banner dprd berau

Hambat Ekonomi Bertahun-tahun, Status KBK di Kelay Jadi PR Pemkab Berau

Berau – Status Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) di Kecamatan Kelay dinilai menjadi “tembok raksasa” yang menghambat laju pembangunan selama bertahun-tahun. Masalah klasik ini pun kembali mencuat sebagai pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Berau pada tahun anggaran ini.

​Hingga saat ini, upaya pengalihan status dari KBK menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK) belum membuahkan hasil menyeluruh. Menanggapi stagnansi tersebut, Anggota DPRD Berau, Sakirman, meminta pemerintah daerah untuk melipatgandakan energi dalam memperjuangkan hak masyarakat Kelay di tingkat pusat.

Baca Juga  Tingkatkan Ketahanan Pangan, Kelompok Brigade Pangan Berau Terima Bantuan Alsintan dan Benih Padi

​Sakirman menekankan bahwa solusi yang dibutuhkan bukan sekadar administrasi formal, melainkan adanya kajian zonasi yang lebih berpihak pada realitas di lapangan.

​“Kita butuh kajian zonasi yang lebih adaptif dan fleksibel. Tujuannya agar masyarakat memiliki ruang legal untuk menjalankan roda ekonomi tanpa harus merasa was-was melanggar ketentuan kawasan,” ujar Sakirman.

​Ia berharap ada keberanian dari pemerintah untuk mengambil kebijakan yang pro-rakyat. Menurutnya, tanpa fleksibilitas tersebut, warga Kelay akan terus terjebak dalam keterbatasan akses dan fasilitas.

Baca Juga  Wabup Gamalis Tutup Turnamen futsal dan bola voli Bupati Cup 2024

​Ia juga memaparkan bahwa status KBK adalah faktor determinan yang mengunci percepatan pembangunan. Tanpa adanya sinkronisasi antara instansi kehutanan dan perangkat daerah, kebijakan pembangunan akan selalu berbenturan di lapangan.

​Sakirman menegaskan bahwa keluhan ini datang merata dari seluruh kampung di Kecamatan Kelay. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan perubahan status lahan sudah masuk pada tahap mendesak.

Baca Juga  Izin Tak Pasti, Pengembangan Wisata Laut Derawan Tertahan

​“Jika hampir semua kampung menyampaikan usulan yang serupa, itu tandanya kebutuhan dasar mereka memang belum terpenuhi. Kalau tidak ada upaya konkret dan terukur, sampai kapan pun Kelay akan sukar berkembang,” tandasnya.

​Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi lintas instansi agar tercipta terobosan yang mampu memutus rantai keterisolasian di wilayah hulu Berau tersebut. (Cha/Adv)