banner dprd berau

DPRD Berau: Pupuk Lokal Bukan Sekadar Solusi Pertanian, Tapi Peluang Ekonomi Baru bagi Masyarakat Berau

Berau – Ketergantungan sektor agraris di Kabupaten Berau terhadap pasokan pupuk dari luar daerah kini mendapat perhatian serius dari unsur pimpinan legislatif. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk melakukan terobosan dengan mengembangkan produksi pupuk mandiri berbasis potensi lokal. Langkah ini dinilai bukan sekadar solusi atas kelangkaan stok, melainkan peluang strategis untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.

​Sumadi mengungkapkan bahwa selama ini para petani dan pekebun di Berau kerap terjebak dalam masalah distribusi dan keterbatasan kuota pupuk subsidi. Dengan membangun kemandirian di sektor sarana produksi (saprodi), Berau diyakini mampu memutus rantai ketergantungan tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal agar memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.

Baca Juga  Derawan Terkikis 300 Meter, DPRD Berau Tagih Keseriusan Pemkab Tangani Abrasi

“Persoalan pupuk ini sudah jadi kendala klasik yang terus berulang. Tapi jika dikembangkan dan dikelola dengan baik, pupuk lokal ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan internal petani kita, melainkan bisa bertransformasi menjadi produk bernilai jual tinggi,” ujar Sumadi.

​Ia memberikan apresiasi khusus terhadap keberhasilan Kelompok Tani di Kampung Kayu Indah yang telah melahirkan inovasi pupuk lokal bernama Pourinka. Keberhasilan ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa kreativitas masyarakat lokal mampu menjawab tantangan zaman. Namun, Sumadi menekankan bahwa inovasi semacam ini tidak boleh berjalan sendiri tanpa pendampingan teknis dan dukungan regulasi dari pemerintah daerah.

Baca Juga  Bupati Minta Penyerapan DBH-DR Tahun Ini Harus Seperti Tahun Lalu

“Produk seperti Pourinka adalah bukti masyarakat kita mampu berkreasi. Namun, agar optimal, pemerintah harus hadir. Dukungan itu jangan hanya sebatas fasilitas fisik seperti sumur bor, tapi juga menyentuh aspek riset, pengujian kualitas, hingga standarisasi mutu agar produk ini layak dipasarkan secara masif,” tegasnya.

​Lebih lanjut, Sumadi mengingatkan bahwa standar mutu merupakan kunci utama agar pupuk lokal bisa diterima oleh pasar dan memberikan hasil maksimal bagi tanaman. Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait segera memprioritaskan program pendampingan berkelanjutan, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga akses pemasaran. Jika hilirisasi pupuk lokal ini sukses, kedaulatan pangan Berau diharapkan dapat terbangun di atas fondasi kemandirian ekonomi masyarakatnya sendiri. (Cha/Adv)

Baca Juga  TPA Pegat Bukur Diproyeksikan Rampung pada 2027, DLHK Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan