APBD Menyusut, DPRD Berau Minta Pemkab Optimalkan Dana CSR Perusahaan
Tanjung Redeb – Menyusutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dinilai harus disikapi dengan langkah tegas dari pemerintah daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan kontribusi dana CSR dari perusahaan yang beroperasi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sambaliung yang digelar di Pendopo Kecamatan Sambaliung beberapa hari yang lalu.
Menurut Rifai, keberadaan perusahaan di Berau tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR.
“CSR itu bukan pilihan, melainkan kewajiban perusahaan. Dalam aturan investasi sudah jelas ada porsi yang memang diperuntukkan bagi tanggung jawab sosial,” tegasnya.
Ia menilai, potensi dana CSR di Berau sebenarnya cukup besar. Namun, belum maksimalnya pengelolaan dan koordinasi dari pemerintah daerah membuat kontribusi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
“Perusahaannya saya kira siap. Yang perlu kita benahi adalah pengelolaan dari sisi pemerintah agar lebih profesional dan terarah,” ujarnya.
Rifai pun mendorong Pemkab Berau untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan CSR, baik melalui pengaktifan forum CSR maupun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Ia mengusulkan adanya pertemuan khusus yang menghadirkan seluruh perusahaan yang berinvestasi di Berau, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga perbankan, guna membahas secara terbuka kewajiban CSR masing-masing perusahaan.
“Musrenbang ini ruangnya terlalu luas. Harus ada rapat khusus, perusahaan diundang semua, kewajiban mereka dibuka secara transparan. Kalau tidak, hubungan antara perusahaan dan pemerintah bisa tidak sehat,” jelasnya.
Dengan kondisi APBD Berau yang mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp 6 triliun menjadi Rp 3,4 triliun, Rifai menilai peran CSR semakin penting sebagai salah satu sumber pendukung pembangunan daerah.
“Penurunan APBD ini sudah sangat terasa. Padahal ada potensi besar dari CSR untuk membantu pembangunan. Kalau tidak ditegaskan dan tidak ditagih, perusahaan bisa saja bersikap pasif,” katanya.
Ia berharap, Bupati Berau dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk menegaskan komitmen perusahaan dalam menyalurkan dana CSR. Bahkan, menurutnya, pimpinan perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah perlu dihadirkan langsung ke Berau.
“Kalau perlu yang di Jakarta kita undang ke sini. Pimpinan tertingginya hadir. Saya yakin, kalau duduk bersama, mereka siap membantu pembangunan daerah,” pungkasnya. (Cha/ADV)
