Rencana WFH ASN, Ketua DPRD Berau: Pelayanan Masyarakat Bisa Terganggu
Tanjung Redeb – Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kritik tajam dari parlemen daerah. Ketua DPRD Berau, Deddy Okto Nooryanto, menilai kebijakan tersebut berisiko menurunkan produktivitas dan memperburuk kualitas pelayanan publik di daerah.
Wacana ini muncul dengan pertimbangan bahwa jam kerja pada hari Jumat relatif singkat. Namun, bagi Deddy, alasan tersebut tidak cukup kuat untuk melegalkan bekerja dari rumah bagi para abdi negara.
Deddy menggarisbawahi bahwa sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pengurusan administrasi kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga), sangat bergantung pada kehadiran fisik petugas di kantor.
”Kalau nanti WFH, bagaimana dengan masyarakat yang mau urus KTP atau KK? Apakah sisi pelayanan tetap berjalan atau tidak? Jangan sampai masyarakat yang dikorbankan,” tegas Deddy.
Menurutnya, hari Jumat tetaplah waktu krusial. Meskipun durasinya pendek, banyak warga yang memanfaatkan waktu tersebut untuk menuntaskan urusan birokrasi sebelum kantor tutup di akhir pekan.
Lebih lanjut, politisi Bumi Batiwakkal ini khawatir penambahan durasi WFH akan berdampak buruk pada etos kerja ASN. Ia menilai waktu libur Sabtu dan Minggu yang ada saat ini sudah sangat ideal untuk beristirahat.
Meski menyatakan akan patuh jika kebijakan ini nantinya diketok palu oleh pemerintah pusat, Deddy berharap ada pertimbangan matang mengenai kondisi objektif di daerah. Ia menekankan bahwa integritas kerja harus diutamakan di atas kenyamanan pegawai.
”Kalau saya pribadi, janganlah. Sudah cukup Sabtu dan Minggu libur. Jumat tetap masuk setengah hari saja. Jangan sampai terlalu banyak libur membuat pelayanan jadi lambat dan ASN malah malas-malasan,” tutupnya. (Cha/Adv)
