DPRD Berau Upayakan Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata Kepulauan
Berau – Anggota DPRD Berau, H. Saga, menyoroti kontribusi minimal Destinasi Pariwisata (DTW) kepulauan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera merumuskan solusi strategis mengatasi kendala yang ada. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pengakuan Disbudpar Berau, yang mengakui bahwa DTW seperti Maratua belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD akibat terhambat oleh kewenangan pemerintah provinsi.
“Kita harus mencari solusi yang tepat. Jangan sampai potensi Pulau Maratua, yang merupakan aset berharga kita, justru dimanfaatkan oleh pihak provinsi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu program unggulan daerah. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan jika DTW kepulauan tidak memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan pendapatan daerah.
“Kami menyarankan agar Pemkab segera menjalin koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi. Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung pendapatan daerah di masa depan,” ujarnya.
Sekretaris Disbudpar Berau, Abdul Madjid, mengakui bahwa kendala kewenangan menjadi penghambat utama kontribusi DTW kepulauan terhadap PAD. Pengelolaan pendapatan dari pulau-pulau seperti Maratua masih berada di bawah kendali pemerintah provinsi.
“Sebenarnya, kami telah menyusun rancangan peraturan daerah (perda) terkait hal ini. Namun, kewenangan pengelolaan Pulau Maratua dan sekitarnya berada di tangan pemerintah provinsi, sehingga kami tidak dapat melakukan pemungutan retribusi secara langsung,” jelasnya.
Sebagai langkah alternatif, Pemkab Berau saat ini fokus pada penyelenggaraan berbagai acara dan festival, seperti Maratua Musik Festival, dengan tujuan menciptakan perputaran ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat.
“Prioritas kami adalah membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kontribusi terhadap PAD masih terbatas pada sektor restoran dan konsumsi,” pungkasnya.
DPRD Berau berharap agar solusi yang komprehensif segera ditemukan, sehingga potensi pariwisata kepulauan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Koordinasi yang erat dengan pemerintah provinsi menjadi kunci untuk mengatasi kendala kewenangan dan mencapai tujuan tersebut. (Adv/iam)
