DPRD Berau Desak Perketat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi di Wilayah Pesisir
Tanjung Redeb – Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi catatan kritis dalam evaluasi capaian Pemerintah Kabupaten Berau. Kendala akses energi ini dinilai menghambat optimalisasi produktivitas sektor perikanan laut sepanjang tahun anggaran 2025 lalu. Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Berau dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dipaparkan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis.
Menanggapi laporan tersebut, Anggota DPRD Berau, Thamrin, menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan distribusi energi, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Menurutnya, infrastruktur pengisian bahan bakar sebenarnya telah tersedia di berbagai titik strategis, namun keberadaannya belum menjamin ketersediaan stok bagi nelayan kecil akibat lemahnya kontrol di lapangan.
“SPBU di pulau dan pesisir kan sudah banyak itu. Tinggal bagaimana pengawasan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Dalam upayanya memutus rantai kelangkaan, Thamrin menekankan pentingnya audit pada sistem transaksi barcode guna meminimalkan praktik manipulatif oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menilai bahwa ketepatan sasaran subsidi harus menjadi prioritas utama agar jatah bahan bakar benar-benar sampai ke tangan nelayan tradisional, bukan justru diserap oleh pelaku usaha perikanan skala besar atau pemilik keramba.
“Jangan sampai ada orang yang menyalahgunakan dan mengambil jatah dari para nelayan itu. Karena seharusnya yang dapat subsidi itu kan para nelayan kecil,” terangnya.
Thamrin juga mensinyalir bahwa kelangkaan yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh minimnya pasokan dari penyedia, melainkan adanya ketimpangan dalam alur distribusi yang rawan diselewengkan. Ia mencatat adanya indikasi keterlibatan pemilik modal besar dalam penggunaan BBM subsidi yang seharusnya bukan peruntukan mereka.
“Ada nelayan besar yang punya keramba dan sebagainya juga bermain di sana, jadi ini perlu diperhatikan,” tambahnya.
Mengingat permasalahan ini terus berulang dalam catatan LKPJ dari tahun ke tahun, DPRD Berau mendesak pemerintah untuk memberikan solusi permanen. Thamrin menyatakan bahwa pengawasan yang lemah hanya akan menjadikan kendala ini sebagai siklus tahunan yang merugikan ekonomi kerakyatan.
“Kalau tahun lalu itu jadi kendala, sekarang juga masih, maka tentu kita akan bertanya soal pengawasan ini,” tutupnya. (Cha/Adv)
