DPRD Berau Harapkan Pembangunan Fasilitas Dasar Tuntas Secara Menyeluruh

Berau – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Vitalis Paulus Lette, secara resmi melayangkan kritik tajam terhadap pola pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah yang dinilai tidak tuntas atau “setengah matang”. Ia memperingatkan secara keras agar pemerintah tidak membiarkan bangunan fisik berdiri megah namun gagal memberikan azas manfaat nyata bagi masyarakat luas.

​Fokus utama interupsi Vitalis tertuju pada sektor vital, yakni pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan tinjauan lapangan yang komprehensif, ditemukan sejumlah bangunan sekolah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kecamatan Sambaliung yang secara struktur fisik telah rampung, namun secara fungsional belum dapat beroperasi.

​Vitalis mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena “pembangunan parsial”, di mana gedung terlihat tuntas dari sisi eksterior, tetapi tidak didukung oleh instalasi penunjang yang memadai. Masalah klasik seperti ketiadaan koneksi daya listrik hingga pengerjaan interior krusial seperti pemasangan keramik yang belum rampung menjadi penghambat utama operasionalisasi fasilitas publik tersebut.

​”Jangan sampai pola pikir kita hanya sekadar membangun gedung tanpa memikirkan aspek utilitas. Perencanaan itu harus komprehensif dari hulu ke hilir. Jangan sampai bangunan sudah berdiri, tapi dua tahun kemudian mangkrak dan mengalami degradasi kualitas hanya karena anggaran lanjutan untuk fasilitas pendukung belum tersedia,” tegas Vitalis dalam keterangannya.

​Di tengah dinamika penyesuaian anggaran daerah yang semakin ketat, politisi ini mendesak pemerintah untuk lebih jeli dalam menetapkan skala prioritas yang terukur. Ia menyayangkan adanya alasan klasik mengenai “keterbatasan anggaran” yang kerap menjadi dalih atau pembenaran atas terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar publik yang bersifat mendesak.

​”Sudah terlalu sering kita mendengar retorika kekurangan anggaran. Namun anehnya, program-program yang seharusnya masuk kategori urgensi tinggi dan skala prioritas utama justru seringkali tidak tersentuh secara maksimal dalam skema penganggaran. Kami di DPRD menginginkan setiap rupiah yang keluar dari APBD memberikan dampak instan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya secara tegas. (Cha/Adv)