IKD Jadi Kunci Validasi Penerima Bansos, Berau Diminta Percepat Perinsos

TANJUNG REDEB – Ketepatan data penerima bantuan sosial tidak hanya bergantung pada pendataan warga, tetapi juga keabsahan identitas kependudukan. Karena itu, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu langkah penting yang harus dipersiapkan Kabupaten Berau dalam penerapan aplikasi Pemeriksaan Kesejahteraan Sosial (Perinsos).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau, David Pamudji, menyebutkan, validitas identitas menjadi bagian penting dalam sistem tersebut. Melalui Perinsos, proses pemeriksaan dan validasi calon penerima bantuan sosial nantinya dilakukan dengan memanfaatkan data IKD.

Baca Juga  Kostum dan Singal “ZIAP” Curi Perhatian

Artinya, masyarakat maupun petugas yang terlibat dalam proses pendataan perlu lebih dahulu mengaktifkan IKD agar dapat mengakses sistem tersebut.

“Untuk masuk ke sistem Perinsos harus aktivasi IKD terlebih dahulu, supaya yang mengakses itu akurat dan validasi penerima bantuan nantinya lewat IKD di Perinsos,” jelas David saat peluncuran inovasi Plakat RT beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, Berau sebelumnya belum masuk dalam daerah yang ditunjuk sebagai proyek percontohan nasional. Namun, perkembangan kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri mengharuskan seluruh kabupaten/kota mempercepat penerapan sistem tersebut.

Baca Juga  RS di Berau Belum Capai Tipe B, Warga Masih Harus Berobat Keluar Daerah

Pada tahap awal, pemerintah pusat telah menunjuk satu daerah di setiap provinsi serta tiga kabupaten tambahan untuk menjalankan pilot project. Di Kalimantan Timur sendiri, baru tiga kabupaten/kota yang mulai menerapkan Perinsos.

Meski demikian, David menegaskan, Berau tetap harus bersiap mengikuti percepatan implementasi sesuai arahan pemerintah pusat.

Dalam penerapannya, Disdukcapil akan berfokus pada penguatan aktivasi IKD. Sementara pengelolaan program Perinsos berada di bawah koordinasi Dinas Sosial, dengan dukungan Diskominfo untuk memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Baca Juga  Kapolda dan Ketua Bhayangkari Berbagi Kasih di Nunukan

Sasaran sosialisasi tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga kelompok penerima manfaat bantuan Kementerian Sosial, termasuk warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Untuk mempercepat proses tersebut, Disdukcapil juga mendorong keterlibatan aparatur hingga tingkat paling bawah. Ketua RT, lurah, serta jajaran TNI-Polri diharapkan ikut mengaktifkan IKD sekaligus membantu mengenalkan sistem Perinsos kepada masyarakat.

Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memperluas cakupan aktivasi IKD sekaligus mendukung proses verifikasi bantuan sosial agar semakin akurat dan sesuai dengan kondisi penerima di lapangan.(Cha)