BUMKam Harus Punya Arah Usaha, Potensi Kampung Jadi Modal Utama
TANJUNG REDEB – Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) didorong mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Keberadaannya tidak cukup hanya ditandai dengan aktivitas jual beli atau usaha yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus mampu membuka peluang ekonomi dari potensi yang dimiliki masing-masing kampung.
Tantangan tersebut tidak lepas dari kemampuan pengelola dalam menentukan jenis usaha, membaca kebutuhan pasar hingga memastikan kegiatan bisnis berjalan secara profesional. Tanpa perencanaan dan tata kelola yang baik, BUMKam berisiko sulit berkembang dan justru menjadi beban bagi kampung.
Asisten I Setda Berau, M Hendratno, menekankan pentingnya membangun usaha yang berangkat dari karakter dan keunggulan wilayah. Menurutnya, setiap kampung memiliki potensi berbeda sehingga pengelola BUMKam tidak seharusnya sekadar mengikuti jenis usaha yang dijalankan kampung lain.
Potensi tersebut perlu dipetakan terlebih dahulu agar usaha yang dibangun benar-benar memiliki peluang pasar dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai BUMKam hanya mengejar keuntungan tanpa melihat kebutuhan dan potensi masyarakat. Usaha yang dibangun harus sesuai dengan karakter kampung agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” tegasnya.
Selain menentukan arah usaha, persoalan tata kelola juga menjadi perhatian. Administrasi dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara tertib agar setiap aktivitas usaha dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Transparansi dinilai menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab, BUMKam bukan sekadar badan usaha, melainkan lembaga ekonomi yang membawa kepentingan masyarakat kampung.
Hal senada disampaikan Kepala Teknik Tambang PT Marina Bara Energy, Arif Budiman. Mewakili manajemen perusahaan, ia menilai peningkatan kemampuan pengelola menjadi salah satu kunci agar BUMKam tidak berhenti pada kegiatan usaha yang bersifat sementara.
Menurutnya, keberhasilan BUMKam semestinya tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kualitas pengelolaan dan manfaat ekonomi yang mampu diberikan kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan BUMKam bukan hanya dari usaha yang dijalankan, melainkan juga dari seberapa baik pengelolaannya dan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dorongan peningkatan kapasitas tersebut turut dilakukan melalui kolaborasi PT Marina Bara Lestari dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau dalam Bimbingan Teknis dan Lokakarya Manajerial serta Administrasi BUMKam di Hotel Grand Parama, 18–20 November 2026.
Puluhan pengelola BUMKam dari lima wilayah, yakni Kecamatan Segah, Harapan Jaya, Gunung Sari, Bukit Makmur, dan Pandan Sari, terlibat dalam kegiatan tersebut. Pendampingan juga melibatkan perwakilan Bank Kaltimtara.
Melalui penguatan kapasitas ini, BUMKam diharapkan semakin siap mengembangkan usaha secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Dengan begitu, keberadaannya tidak hanya menjadi pelengkap kelembagaan kampung, tetapi benar-benar hadir sebagai penggerak ekonomi yang membuka manfaat lebih luas bagi masyarakat.(Cha)











