MUI Tegaskan Vape Haram, Ini Alasan di Balik Fatwanya

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.

Fatwa itu diputuskan dalam Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada 6 November 2026 dan ditandatangani pada 9 November 2026.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Selain dampak terhadap kesehatan, perangkat vape juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika.

Menurut Ni’am, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum rokok konvensional di kalangan ulama. Namun, untuk penggunaan rokok elektrik, MUI menilai dampak buruknya telah memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat.

Baca Juga  DPRD Berau Dukung Penuh Peningkatan Fasilitas Wisata Air Panas untuk Dongkrak PAD

“Vape ini tidak menyisakan ruang khilaf karena dampak buruknya terhadap kesehatan telah terbukti secara ilmiah,” demikian penjelasan Ni’am dalam pengajian rutin yang dikutip dari kumparannews.

Ia juga menyinggung persoalan cukai vape yang selama ini kerap dikaitkan dengan penerimaan negara. Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai disebut bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan negara, melainkan sebagai upaya membatasi akses masyarakat terhadap produk tersebut.

Dengan adanya cukai, harga vape menjadi lebih tinggi sehingga penggunaannya diharapkan tidak semakin mudah dijangkau masyarakat.

Baca Juga  35 Paskibraka Berau 2026 Siap Emban Tugas Pengibaran Bendera Merah Putih

Ni’am menilai penerimaan cukai vape yang berkisar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun juga tidak sebanding dengan potensi biaya kesehatan yang harus ditanggung akibat dampak penggunaannya. Risiko gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung menjadi salah satu pertimbangan yang disoroti.

Selain itu, MUI menemukan adanya potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk peredaran narkotika dalam bentuk cairan. Atas dasar itu, Komisi Fatwa MUI menerapkan prinsip menutup jalan yang dapat mengarah pada keburukan atau saddu dzar’i.

Baca Juga  Speed Sadewa Diisukan Beroperasi di Maratua, Dishub Tekankan Peningkatan Layanan

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak serta-merta menganggap vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional maupun sebagai cara untuk berhenti merokok. Cairan vape, menurut MUI, tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan berisiko terhadap sistem saraf.

Dalam fatwanya, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape. Penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram. Bahkan, produksi serta perdagangan rokok elektrik turut masuk dalam ketetapan tersebut.

MUI berharap fatwa ini dapat menjadi perhatian masyarakat untuk menjaga kesehatan serta menghindari berbagai risiko yang dapat muncul dari penggunaan rokok elektrik.(*)