Mengapa RS Baru Berau Belum Dibuka? Ini Penjelasan Bupati
Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan belum beroperasinya rumah sakit baru bukan karena kurangnya komitmen pemerintah daerah, melainkan karena adanya regulasi yang harus dipenuhi sebelum layanan kesehatan tersebut dibuka untuk masyarakat.
Menurutnya, sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat. Namun, seluruh proses pengoperasian rumah sakit harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Kesehatan itu penting dan menjadi prioritas bagi saya. Tetapi kami sangat patuh kepada regulasi. Kami tidak ingin mengaktifkan kembali rumah sakit yang baru ternyata dari sisi regulasi kami salah,” ujarnya.
Sri Juniarsih menjelaskan, saat ini berbagai fasilitas dan peralatan rumah sakit sudah tersedia. Namun, masih ada tahapan administrasi dan regulasi yang harus diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan layanan BPJS Kesehatan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap rumah sakit harus memiliki pengaturan kerja sama BPJS tersendiri. Karena itu, keberadaan rumah sakit baru memerlukan proses regulasi tambahan sebelum dapat melayani pasien secara penuh.
“Karena satu rumah sakit itu satu BPJS. Dua rumah sakit berarti dua BPJS. Jadi kami harus segera melakukan regulasi untuk BPJS rumah sakit yang baru,” jelasnya.
Bupati menilai, memaksakan pembukaan rumah sakit sebelum seluruh persyaratan terpenuhi justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi.
Jika pelayanan diberikan dengan memungut biaya tanpa dasar aturan yang jelas, pemerintah berisiko dianggap melakukan pungutan liar. Sebaliknya, jika digratiskan, pemerintah harus menyiapkan sumber pembiayaan yang sah di tengah kondisi efisiensi anggaran.
“Ketika kami tetap membuka misalnya, kami harus memungut bayaran kepada masyarakat, itu namanya pungli. Ketika kami harus gratiskan, dari mana kami mengambil dananya di tengah efisiensi anggaran saat ini,” katanya.
Untuk itu, Sri Juniarsih meminta masyarakat memahami bahwa keterlambatan operasional rumah sakit baru bukan disebabkan keinginan pemerintah daerah untuk menunda pelayanan. Ia memastikan Pemkab Berau terus berupaya mempercepat penyelesaian seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
“Upaya kami secepat mungkin. Target kami sekitar enam sampai tujuh bulan, tetapi kami upayakan bisa lebih cepat,” tutupnya.(Cha)
