Lawan Kemiskinan, DPRD Berau Dorong Realisasi Program Sekolah Rakyat
Tanjung Redeb – Sektor pendidikan kembali menjadi sorotan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Berau. Anggota DPRD Berau, Thamrin, menyatakan dukungan penuhnya terhadap implementasi program nasional Sekolah Rakyat (SR) yang dinilai selaras dengan misi pemerintah daerah dalam mengangkat derajat masyarakat ekonomi lemah.
Menurut Thamrin, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar formalitas pendidikan, melainkan jembatan bagi anak-anak dari golongan miskin ekstrem untuk mendapatkan hak dasar mereka. Program ini diyakini mampu menjadi solusi konkret dalam menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di Bumi Batiwakkal.
“Saya kira ini program yang sangat bagus untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita yang memang sangat membutuhkan,” ungkapnya.
Meski urgensi program ini cukup tinggi, Thamrin mengakui bahwa pelaksanaan fisik Sekolah Rakyat di Berau saat ini masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Namun, ia menekankan agar kendala tersebut tidak mematikan semangat pemerintah daerah untuk memperjuangkannya.
“Meskipun saat ini terhambat efisiensi, kita harapkan ini tetap bisa berjalan. Jika belum memungkinkan di tahun ini, kami minta pemerintah daerah memastikan program ini masuk di tahun depan,” tegas Thamrin.
Sebagai langkah alternatif jangka pendek, ia menyarankan agar anak-anak Berau yang memenuhi kriteria didorong untuk memanfaatkan kuota Sekolah Rakyat tingkat provinsi yang saat ini sudah tersedia di Samarinda.
Ia juga memberikan catatan kritis terkait kriteria penerima manfaat. Ia meminta pendataan dilakukan secara presisi agar kuota yang tersedia benar-benar dinikmati oleh mereka yang berada di kategori Desil 1 (miskin ekstrem) dan Desil 2 (miskin).
Thamrin menegaskan bahwa DPRD Berau akan mengawal ketat proses pendataan dan penyaluran program ini agar tidak terjadi salah sasaran di lapangan.
”Yang berhak mendapatkan kuota itu harus benar-benar dari Desil 1 dan 2. Pendataan tidak boleh ada yang terlewatkan. Kami di legislatif akan menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal agar bantuan ini tepat sasaran,” pungkasnya.
Komitmen ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas, sehingga setiap anak di pelosok Berau memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan mandiri. (Cha/Adv)
