Produksi Batu Bara Dipangkas, PAD Berau Terancam Turun
Tanjung Redeb – Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas produksi batu bara nasional dinilai berpotensi berdampak pada pendapatan daerah. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto, menyebut kebijakan tersebut meski tidak menyasar seluruh perusahaan, tetap membawa konsekuensi terhadap keuangan daerah.
Menurutnya, pemangkasan produksi hanya berlaku pada beberapa perusahaan tambang dengan persentase tertentu. Ia menilai perusahaan besar seperti Berau Coal kemungkinan tidak terlalu terdampak karena memiliki kapasitas produksi dan pasar yang kuat.
“Memang tidak semua perusahaan dipotong, hanya beberapa saja. Tapi tetap saja, dampaknya ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD pasti ada,” ujarnya.
Dedy menjelaskan, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan secara luas, maka potensi penurunan anggaran daerah cukup signifikan. Saat ini, APBD Berau berada di kisaran Rp3,2 triliun. Namun, ia memperkirakan angka tersebut bisa turun mendekati Rp3 triliun apabila sektor pertambangan mengalami penurunan kontribusi.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut masih bisa diantisipasi dengan pengelolaan anggaran yang tepat. Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam menentukan program prioritas, terutama yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kalau memang anggaran berkurang, kegiatan yang sifatnya prioritas harus didahulukan. Yang benar-benar menyentuh masyarakat itu yang utama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu fokus pada pembangunan yang bersifat estetika kota jika kondisi fiskal menurun. Menurutnya, perhatian sebaiknya dialihkan pada persoalan mendasar seperti penanganan banjir dan kebutuhan infrastruktur penting lainnya.
DPRD Berau berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi potensi penurunan PAD ini dengan strategi fiskal yang matang, sehingga pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. (Cha/ADV)
