Atasi Kendala Jarak, Elita Herlina Minta Layanan KTP di Berau Menjangkau Wilayah Terpencil
Tanjung Redeb – Masalah jarak dan minimnya informasi disinyalir menjadi penghalang utama warga pendatang di pelosok Berau untuk mengalihkan status KTP mereka. Kondisi ini memicu keprihatinan legislatif yang meminta Pemkab Berau tidak hanya menunggu di kantor, melainkan aktif menjemput bola hingga ke tingkat kampung.
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi dan sosialisasi terkait masalah kependudukan ini. Menurutnya, pembiaran terhadap warga yang belum memiliki KTP setempat dapat berdampak buruk pada penataan administrasi daerah serta menyulitkan warga itu sendiri dalam jangka panjang.
Dalam tinjauannya, Elita masih menemukan banyak warga yang sudah bertahun-tahun menetap di kampung-kampung namun tetap memegang identitas daerah asal. Ia menggarisbawahi bahwa minimnya pemahaman mengenai prosedur perpindahan domisili serta kendala geografis menjadi penyebab utama. Lokasi kampung yang jauh dari pusat layanan administrasi seringkali membuat warga enggan mengurus dokumen karena pertimbangan waktu dan biaya perjalanan.
“Banyak warga yang sebenarnya ingin mengurus KTP, tetapi terkendala informasi dan jarak. Apalagi bagi mereka yang tinggal di kampung-kampung yang cukup jauh dari pusat layanan administrasi kependudukan,” ungkap Elita Herlina dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Elita mengingatkan bahwa memiliki KTP sesuai tempat tinggal bukan sekadar aturan formal, melainkan syarat mutlak untuk menikmati fasilitas negara secara optimal. Tanpa identitas lokal, warga akan menemui hambatan besar saat mengurus layanan kesehatan, pendaftaran pendidikan anak, hingga akses program bantuan sosial dari pemerintah daerah.
“Kalau mereka masih menggunakan KTP daerah asal, tentu akan menyulitkan ketika ingin mengurus berbagai keperluan administrasi di Berau. Karena itu penting bagi warga yang sudah menetap untuk segera mengurus perpindahan data kependudukan,” tegasnya kembali.
Untuk mengatasi kebuntuan ini, Elita mendorong dinas terkait untuk meningkatkan frekuensi pelayanan langsung ke lapangan. Ia berharap ada langkah nyata melalui sosialisasi yang lebih masif serta aksi jemput bola agar masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan kemudahan yang sama dalam mengurus dokumen kependudukan.
“Kami berharap dinas terkait bisa lebih aktif melakukan pelayanan langsung ke kampung-kampung. Dengan begitu masyarakat tidak perlu datang jauh ke kota hanya untuk mengurus KTP,” tandasnya. (Cha/Adv)
