Derawan Terkikis 300 Meter, DPRD Berau Tagih Keseriusan Pemkab Tangani Abrasi
Berau – Kondisi pesisir Pulau Derawan kini berada dalam status mengkhawatirkan akibat ancaman abrasi yang kian masif. Pemerintah Kampung setempat melaporkan bahwa pengikisan daratan telah mencapai lebih dari 300 meter, yang tidak hanya mengancam ekosistem pesisir tetapi juga mulai merusak fasilitas penunjang pariw.isata.
Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika, menyampaikan urgensi penanganan segera terhadap fenomena alam ini. Menurutnya, dampak abrasi sudah mulai melumat bangunan fisik, termasuk fasilitas sanitasi yang baru saja dibangun untuk melayani para wisatawan.
“Abrasi ini sudah hampir 300 meter lebih. Kami berharap penanganannya bisa secepat mungkin direalisasikan. Bangunan yang baru kita buat saja sudah terdampak lagi. Ini tentu sangat disayangkan,” ungkap Indra dengan nada prihatin.
Indra mengungkapkan keheranannya terkait kelanjutan program penanganan ini. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2025, alokasi anggaran sebenarnya telah tersedia. Namun, memasuki tahun 2026, anggaran tersebut justru menghilang dari skema pendanaan daerah, sehingga upaya mitigasi menjadi terhenti. Padahal, dari sisi administratif, proses perizinan untuk pengerjaan fisik di lapangan sudah hampir rampung sepenuhnya.
Senada dengan pemerintah kampung, Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, melontarkan kritik tajam terhadap hilangnya kepastian anggaran tersebut. Ia menilai pemerintah daerah kurang konsisten dalam mendukung sektor pariwisata yang selama ini digadang-gadang sebagai sektor unggulan Berau.
“Kenapa saya bilang tidak serius, karena tahun 2025 sudah ada anggaran dan perencanaan berjalan. Tapi tiba-tiba di 2026 anggaran itu hilang. Kita sering bicara pariwisata, tapi tidak diikuti dengan keseriusan anggaran. Bahkan yang sudah ada saja tidak bisa dipertahankan,” tegas Sa’ga.
Sa’ga menambahkan bahwa tanpa adanya komitmen finansial yang berkelanjutan, pengembangan destinasi wisata internasional seperti Derawan hanya akan menjadi wacana tanpa aksi nyata. Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengembalikan fokus anggaran pada penanganan abrasi demi melindungi pemukiman warga dan aset pariwisata.
“Jangan hanya jadi wacana. Harus ada tindak lanjut nyata agar penanganan abrasi ini benar-benar bisa terlaksana,” tutupnya. (Cha/ADV)
