Kawal Akuntabilitas Pemkab, DPRD Berau Segera Tindak Lanjuti LKPJ Bupati Melalui Panja
Tanjung Redeb – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Bupati Berau, Gamalis, memimpin langsung Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati TA 2025 di Ruang Rapat Gabungan Komisi. Dalam agenda tersebut, Dedy menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar instrumen untuk mencari kelemahan pemerintah, melainkan ruang bagi legislatif untuk memberikan rekomendasi strategis demi perbaikan kinerja pembangunan di Bumi Batiwakkal.
Rapat yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh jajaran anggota DPRD Berau serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Menurut Dedy, penyampaian LKPJ kepala daerah merupakan mekanisme konstitusional yang bertujuan untuk memperoleh saran, masukan, dan rekomendasi dari DPRD sebagai mitra kerja pemerintah.
“Masukan itu disampaikan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Kita ingin memastikan setiap program berjalan sesuai jalurnya,” ungkap Dedy.
Ia menjelaskan bahwa LKPJ pada dasarnya adalah dokumen keterangan kinerja yang harus disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, di mana setiap capaian program harus terukur agar menjadi potret nyata keberhasilan visi dan misi daerah yang telah dicanangkan. Dokumen ini semestinya mampu menjelaskan capaian pemerintah daerah secara utuh di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.
Sebagai tindak lanjut, Dedy memaparkan bahwa DPRD memiliki tugas untuk mendalami kembali dokumen tersebut secara internal sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Salah satu langkah yang akan diambil adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) guna membedah laporan secara mendalam sebelum memberikan penilaian akhir.
“Output dari pansus atau panitia kerja adalah rekomendasi berupa catatan-catatan strategis. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap akuntabel dan menyentuh kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (Cha/Adv)
