Optimalkan Layanan Kesehatan, Pemkab Berau Diharapkan Perkuat Armada Medis di Perbatasan
Berau – Kondisi fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Kabupaten Berau kini tengah berada di bawah sorotan tajam. Minimnya unit ambulans hingga krisis tenaga medis (Nakes) dinilai menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Kesehatan.
Dalam agenda Musrenbang Kecamatan Gunung Tabur Minggu lalu, Anggota DPRD Berau, Pery Kombong, membongkar fakta miris di lapangan. Salah satu titik yang paling krusial adalah wilayah perbatasan Kampung Maluang, Kecamatan Teluk Bayur. Di sana, ketersediaan unit ambulans masih nihil.
Kondisi geografis yang sulit dan jarak tempuh yang jauh menuju pusat kota memperparah risiko bagi pasien kritis. Tanpa armada yang memadai, waktu penanganan medis terbuang sia-sia di perjalanan, yang berpotensi mengancam keselamatan nyawa warga setempat.
Pery menegaskan bahwa ambulans bukan sekadar kendaraan operasional, melainkan nyawa bagi pasien dalam kondisi kritis.
”Saat terjadi kondisi emergency atau gawat darurat, masyarakat di sana kebingungan karena tidak ada kendaraan yang siap sedia. Kehadiran ambulans sangat mendesak,” tegas Pery.
Tak hanya soal armada, “pilar” pelayanan kesehatan yakni perawat dan bidan juga mengalami defisit jumlah yang mengkhawatirkan. Pery mengungkapkan adanya ketimpangan beban kerja di Pustu (Puskesmas Pembantu) wilayah perbatasan.
Ketimpangan ini mengakibatkan pelayanan kesehatan dasar menjadi tidak konsisten. Masyarakat seringkali mendapati fasilitas kesehatan dalam keadaan kosong saat petugas sedang bertugas di wilayah lain, sehingga penanganan medis awal sering terlambat dilakukan.
”Logikanya tidak masuk jika satu bidan harus mencakup banyak wilayah. Pelayanan tidak akan bisa maksimal jika SDM-nya dipaksa bekerja di luar batas kemampuan,” tambahnya.
Politisi ini meminta Pemkab Berau untuk lebih jeli dalam melakukan efisiensi anggaran. Ia menekankan agar setiap rupiah yang digelontorkan dari APBD benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar pemenuhan program administratif.
Pihaknya berharap agar sektor kesehatan di wilayah pinggiran tidak lagi dianaktirikan, mengingat aksesibilitas menuju rumah sakit pusat yang cukup jauh dari wilayah perbatasan. (Cha/Adv)
