Sumadi Apresiasi Kemandirian Kampung Pesisir Berau: Kreativitas Adalah Kunci di Tengah Defisit!
Berau – Prestasi gemilang salah satu kampung di wilayah pesisir Berau yang berhasil meraup pendapatan hingga miliaran rupiah melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) menuai apresiasi tinggi. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyebut pencapaian ini sebagai bukti nyata keberhasilan tata kelola potensi lokal yang progresif.
Sumadi menegaskan bahwa kesuksesan tersebut tidak boleh berhenti di satu titik saja, melainkan harus menular ke wilayah lain melalui skema studi banding yang aplikatif. Menurutnya, kampung dengan status berkembang, maju, maupun mandiri wajib membedah rahasia sukses kampung pesisir tersebut agar tercipta pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Bumi Batiwakkal.
”Capaian pendapatan miliaran itu sangat membanggakan. Ini adalah bukti bahwa jika dikelola dengan serius, kampung bisa berdaya secara finansial. Ini harus jadi contoh konkret bagi kampung-kampung lain di Berau,” ujar Sumadi.
Langkah mendorong kemandirian ekonomi ini dirasa kian mendesak mengingat kondisi fiskal daerah yang sedang diperketat akibat fluktuasi ekonomi global. Sumadi mengingatkan bahwa tahun ini pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran, yang berdampak langsung pada pemotongan alokasi anggaran pembangunan di tingkat desa.
Ia menekankan agar pemerintah kampung mulai mengubah pola pikir dari sekadar “menunggu bantuan” menjadi “menciptakan peluang usaha” yang berkelanjutan.
Dorong Transparansi dan Kreativitas
Hingga saat ini, Sumadi mencatat masih cukup banyak kampung yang belum melaporkan adanya pemasukan mandiri secara berkala ke daerah. Padahal, laporan tersebut sangat krusial sebagai bahan evaluasi strategis untuk memetakan kekuatan ekonomi di tingkat akar rumput dan menentukan arah kebijakan anggaran ke depan.
”Kita ingin semua kampung maju bersama tanpa ada ketimpangan yang jauh. Makanya kalau ada yang punya kreativitas bagus dan berhasil, jangan ragu untuk dijadikan mentor. Kami di DPRD mendukung penuh langkah-langkah inovatif yang bisa menyejahterakan masyarakat desa secara langsung tanpa harus selalu bergantung pada APBD,” pungkasnya. (Cha/Adv)
