DPRD Berau Minta Dinas Perikanan dan BKSDA Pantau Limbah di Kawasan Wisata Bahari
Berau – Anggota DPRD Berau, Liliansyah, mendesak Dinas Perikanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk secara rutin melakukan uji sampel ekosistem kelautan serta observasi lingkungan di sekitar kawasan wisata bahari. Langkah ini dianggap krusial dalam menjaga kelestarian biota laut dan mangrove dari potensi ancaman pencemaran limbah berbahaya.
Menurut Liliansyah, wilayah pesisir selatan Berau memiliki ekosistem perikanan dan hewani yang sangat bergantung pada keberadaan hutan mangrove. Oleh karena itu, pemantauan berkala terhadap kualitas air laut dan kondisi mangrove harus menjadi prioritas utama dalam upaya konservasi.
“Saya berpendapat bahwa uji sampel kadar air laut secara berkala dan observasi hutan mangrove perlu dilakukan secara rutin. Tujuannya adalah memastikan kawasan ini terbebas dari pencemaran limbah berbahaya, terutama yang berasal dari aktivitas pabrik perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.
Liliansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Dinas Perikanan dan BKSDA dalam memetakan wilayah-wilayah yang harus terbebas dari aktivitas kimia berbahaya untuk melindungi kelangsungan habitat laut.
“Sebaiknya juga dilakukan pemasangan papan petunjuk di kawasan hutan lindung mangrove. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kawasan tersebut harus dijaga demi kelangsungan habitat laut,” tambahnya.
Liliansyah juga mendorong partisipasi aktif dari kelompok masyarakat sadar lingkungan, terutama mereka yang tinggal di wilayah pesisir, untuk turut berkolaborasi dalam menjaga ekosistem laut di sekitar kawasan mangrove.
“Masyarakat yang tinggal di pesisir memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi ekosistem di sekitar mereka. Jika mereka dilibatkan secara aktif, upaya menjaga lingkungan akan menjadi lebih efektif,” tuturnya.
Ia meminta Dinas Perikanan untuk lebih intensif melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Menurutnya, penggunaan alat tangkap yang berbahaya dapat merusak ekosistem laut dan mencemari perairan pesisir.
“Jika nelayan menggunakan alat tangkap yang mengandung zat berbahaya, ekosistem di sekitarnya akan terdampak secara signifikan. Hal ini perlu disosialisasikan secara luas agar mereka memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut,” pungkasnya. (Adv/iam)
