200 Sopir DT Terdampak Sulitnya Galian C, Komisi II DPRD Berau Minta OPD Segera Bertindak

Tanjung Redeb – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Agus Uriansyah, menyoroti dampak sulitnya akses galian C terhadap ratusan sopir dump truck (DT) di Bumi Batiwakkal. Beberapa wilayah potensi galian C bahkan terpaksa menghentikan operasionalnya total karena permasalahan perizinan dan regulasi yang belum jelas, membuat jalur distribusi material konstruksi juga terganggu.

Persoalan ini dinilai berimbas langsung pada peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja layak, hingga perlindungan tenaga kerja sebagaimana menjadi perhatian Komisi II. Bahkan, beberapa sopir yang telah bertahun-tahun bergantung pada sektor ini mulai terpaksa mencari pekerjaan sampingan yang tidak sesuai dengan keahlian mereka.

Menurut Agus, setidaknya terdapat sekitar 200 komunitas sopir DT yang saat ini tidak dapat bekerja akibat terkendalanya aktivitas galian C. Padahal, sektor tersebut menjadi salah satu ujung tombak pendapatan ekonomi keluarga mereka. Banyak di antara mereka yang telah berinvestasi besar untuk membeli atau menyewa kendaraan, sehingga kini juga menghadapi beban cicilan yang tidak dapat dilunasi.

“Ini menyangkut keberlangsungan hidup banyak keluarga. Di antara mereka juga ada yang anaknya masih bersekolah dan sangat bergantung pada penghasilan dari pekerjaan ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, perwakilan sopir DT telah mendatangi dirinya dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Sekitar 10 orang perwakilan bahkan berencana mengajukan hearing dengan DPRD untuk membahas persoalan perizinan galian C di Kabupaten Berau. Mereka berharap dapat mendapatkan kejelasan terkait prosedur izin yang cepat dan terarah, serta mekanisme perlindungan bagi pekerja yang terdampak.

Agus berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat mengambil langkah konkret dan solusi yang berpihak pada masyarakat kecil. Selain menyangkut perlindungan tenaga kerja, kondisi ini juga berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi masyarakat kurang mampu. Sektor konstruksi lokal juga merasakan efeknya, karena keterbatasan pasokan material membuat beberapa proyek pembangunan terpaksa melambat atau dihentikan sementara.

“OPD harus hadir dan mencari jalan keluar. Jangan sampai 200 kepala keluarga terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya. (Cha/Adv)