DPRD Berau Soroti Carut-Marut Distribusi BBM, Minta Sistem Barcode di SPBU Diaudit Total

Tanjung Redeb – Carut-marut distribusi BBM subsidi di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Anggota DPRD Berau, Sutami, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap penggunaan sistem barcode di setiap SPBU.

​Langkah ini menyusul adanya indikasi celah keamanan yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi di atas hak masyarakat kecil. Kondisi ini menuntut adanya audit sistemik yang transparan agar penyaluran energi tepat sasaran tidak lagi mengalami kebocoran kronis yang merugikan keuangan negara serta menghambat mobilitas warga ekonomi rendah di daerah.

​Sutami menegaskan bahwa BBM subsidi memiliki sasaran spesifik yang telah diatur oleh negara. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya praktik “main mata” atau manipulasi sistem yang mencederai keadilan publik.

​”Ini persoalan serius. BBM subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Sutami.

​Ia menambahkan, laporan mengenai penyalahgunaan ini sudah mulai membanjiri meja pengaduan. Banyak warga yang mengeluh karena sering kehabisan stok akibat diserobot oleh oknum yang secara ekonomi seharusnya tidak berhak menerima subsidi.

​Sutami berharap instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan kroscek mendalam. Menurutnya, tanpa adanya ketegasan dari pemerintah dan pihak berwajib, kebijakan barcode hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

​”Kalau memang sudah masuk ranah pidana, harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Peran operator di lapangan sangat krusial sebagai garda terdepan pencegahan pelanggaran ini,” pungkasnya. (Cha/Adv)