banner dprd berau

Sumadi Minta Perusahaan Berau Sumbang Lahan Untuk Kebun Kampung

Tanjung Redeb – Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap sektor pertambangan mulai memicu kekhawatiran terkait keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Kondisi ini semakin terasa mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan batas daya dukung sumber daya alam dan perubahan kebijakan nasional terkait pengelolaan tambang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendesak seluruh korporasi yang beroperasi di Bumi Batiwakkal untuk mengambil peran nyata dalam membangun kemandirian ekonomi di tingkat kampung.

Baca Juga  DPRD Berau Instruksikan Bandara Kalimarau Siaga Hadapi Lonjakan Penumpang

​Menurut Sumadi, kontribusi perusahaan tidak boleh lagi sebatas pemberian bantuan dana stimulan atau program seremonial belaka. Ia mendorong adanya kolaborasi strategis melalui penyediaan aset lahan yang dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah kampung.

​“Satu perusahaan misalnya menyumbangkan 10 hingga 20 hektare. Jika memang secara regulasi tidak bisa dihibahkan sepenuhnya, minimal diberikan hak pinjam pakai dalam jangka waktu panjang,” tegas Sumadi.

​Lebih lanjut, Sumadi memaparkan kalkulasi matematis terkait potensi penyerapan tenaga kerja. Jika program kebun kampung ini berjalan masif di 100 kampung yang ada di Berau, maka ribuan lapangan kerja baru akan tercipta secara otomatis.

Baca Juga  Thamrin Minta Pemkab Berau Tingkatkan Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan di Destinasi Wisata

​“Jika satu kebun kampung mampu menyerap 30 tenaga kerja, maka dari 100 kampung kita sudah mengantongi 3.000 lapangan kerja. Ini adalah bantalan ekonomi yang kuat ketika suatu saat sektor tambang habis,” jelasnya.

​Kemandirian fiskal di tingkat desa akan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga. Beberapa komoditas seperti kelapa sawit dan buah tropis diprioritaskan karena sesuai dengan kondisi lahan dan memiliki nilai jual yang stabil di pasar lokal maupun luar daerah.

Baca Juga  Sinergi Pemerintah dan Swasta: Kunci Atasi Masalah Air Bersih di Berau

​Sumadi berharap pemerintah daerah dapat segera memfasilitasi komunikasi antara pihak swasta dan pemerintah kampung agar gagasan ini dapat segera terimplementasi.

“Semua kampung harus sudah berpikir jangka panjang tentang bagaimana menghasilkan anggaran sendiri,” pungkasnya. (Cha/Adv)