banner dprd berau

Target Kakao 10 Ton Dinilai Belum Cukup, DPRD Berau Dorong Peningkatan Produksi

Tanjung Redeb – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, Sumadi, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perkebunan dalam mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian, khususnya kakao. Namun, ia menilai upaya tersebut perlu terus ditingkatkan agar mampu menjadi penopang ekonomi daerah di masa depan.

​Sumadi menyebut, produksi yang saat ini masih berada di angka 10 ton diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal ini penting mengingat Kabupaten Berau harus mulai melakukan peralihan dari ketergantungan sektor batu bara ke sektor lain yang lebih berkelanjutan, seperti perkebunan dan perikanan.

Baca Juga  Jadi Pusat Kuliner, Bupati Tegaskan Kebersihan Sungai Adalah Wajib

​“Ke depan kita tidak bisa terus bergantung pada batu bara. Harus ada peralihan ke sektor lain seperti kakao, sawit, dan perikanan,” ujarnya.

​Ia menjelaskan, sejarah ekonomi Berau menunjukkan adanya pergeseran sektor unggulan, mulai dari kejayaan kayu pada era 1990-an hingga dominasi batu bara saat ini. Menurutnya, setelah tahun 2028, sektor sawit diprediksi akan menjadi dominan, disusul komoditas lain seperti kakao dan kelapa dalam.

Baca Juga  Kekurangan Dokter Spesialis di Berau Disorot DPRD, Ratna Dorong Pemkab Prioritaskan Program Pendidikan Dokter

​Sumadi juga menyoroti potensi pemanfaatan lahan bekas tambang yang telah direklamasi untuk dijadikan lahan perkebunan produktif, seperti kakao. Selain meningkatkan ekonomi daerah, langkah ini dinilai dapat membuka peluang mata pencaharian baru bagi masyarakat. Pemerintah daerah pun diharapkan memberikan bantuan bibit unggul serta pendampingan teknis secara konsisten bagi para petani lokal agar kualitas hasil panen kakao Berau mampu bersaing dan menembus pasar internasional secara luas.

Baca Juga  Jalan Diponegoro Berau Akan Dipercantik dengan Perbaikan Drainase dan Penambahan Penghijauan

​Di sisi lain, ia mengingatkan adanya potensi pengurangan produksi batu bara yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini berisiko memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

​Untuk itu, Sumadi mengimbau masyarakat agar mulai berinovasi dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif.

​“Jangan sampai kita kaget ketika terjadi pengurangan tenaga kerja. Kita harus siap dari sekarang,” tutupnya. (Cha/ADV)