banner dprd berau

DPRD Berau Minta Pemkab Perluas Sarana Pendidikan Pesisir

Berau – Pertumbuhan populasi di kawasan pesisir Kabupaten Berau kini memerlukan perhatian khusus dari sektor pendidikan. Anggota DPRD Berau, Frans Lewi, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meninjau kembali ketersediaan infrastruktur sekolah, terutama di wilayah yang berdekatan dengan area perkebunan kelapa sawit.

​Langkah ini dinilai mendesak lantaran kapasitas Ruang Kelas Belajar (RKB) yang ada saat ini dianggap tidak lagi relevan dengan pesatnya pertambahan jumlah penduduk. Menurut Frans, banyaknya tenaga kerja yang memboyong keluarga ke wilayah operasional perusahaan memicu lonjakan angka peserta didik yang signifikan.

Baca Juga  Atasi Biaya Transportasi, Kunci Kemajuan Pariwisata Berau: Desakan DPRD

​Frans mengungkapkan, keluhan mengenai terbatasnya daya tampung sekolah mulai bermunculan dari masyarakat, di antaranya dari wilayah Tembudan dan Batu Putih.

​“Kapasitas gedung yang tersedia saat ini harus segera disesuaikan. Sangat memprihatinkan jika anak-anak di daerah tersebut harus belajar dengan fasilitas yang seadanya akibat perencanaan yang belum sinkron dengan laju pertambahan penduduk,” tutur Frans.

Baca Juga  Pengadaan Alat Tangkap Tak Lagi di Kabupaten, DPRD Berau Minta Solusi

​Permasalahan ini, lanjut Frans, merupakan persoalan klasik yang juga sempat mencuat di wilayah lain, seperti pada sekolah filial di Biatan. Ia menekankan pentingnya visi pendidikan yang berjangka panjang dan inklusif, sehingga standar mutu sekolah di pinggiran memiliki kualitas yang setara dengan wilayah perkotaan.

​Ia berharap kebijakan pembangunan ke depan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, melainkan harus menyentuh hingga ke pelosok Bumi Batiwakkal.

Baca Juga  Sinergi Lintas Sektor: Solusi DPRD Berau Hadapi Tantangan Anggaran

​Menutup keterangannya, Frans Lewi mengharapkan jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Berau untuk lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Ia menyarankan agar instansi terkait melakukan peninjauan langsung guna memverifikasi kondisi riil di sekolah-sekolah pesisir.

​“Pemerintah daerah tidak boleh pasif. Dibutuhkan verifikasi data yang akurat agar alokasi anggaran pembangunan sarana pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran demi menjamin kualitas masa depan generasi muda di Bumi Batiwakkal,” pungkasnya. (Cha/Adv)