DPRD Berau: Kedaulatan Pangan Kunci Utama Kendalikan Inflasi Daerah
Berau – Kerentanan ketahanan pangan di Kabupaten Berau kini mencapai titik krusial seiring dengan terus berulangnya gejolak harga komoditas pokok di pasar lokal. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menegaskan bahwa lonjakan harga beras, telur, hingga daging ayam bukan sekadar fenomena pasar musiman, melainkan sinyal kuat atas rapuhnya kemandirian produksi daerah yang selama ini masih terikat pada pasokan dari luar wilayah.
Sri menyoroti bagaimana kontribusi petani lokal masih sangat marjinal dalam memenuhi kebutuhan konsumsi harian masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa untuk kebutuhan mendesak seperti kegiatan daerah saja, Berau terkadang harus mendatangkan stok dari Sulawesi akibat defisit produksi di tingkat lokal. Situasi tersebut dinilai sangat berisiko karena menempatkan stabilitas ekonomi Berau di bawah bayang-bayang fluktuasi distribusi logistik antar-pulau.
“Beras kita itu kontribusinya masih sangat kecil. Bahkan untuk telur saja, saat kegiatan Bakti Praja kemarin kita sampai kekurangan dan harus mendatangkan dari Sulawesi. Kondisi ketergantungan ini yang membuat harga pangan kita sangat rentan ketika ada gangguan distribusi,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, legislator ini mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk tidak lagi membiarkan lahan-lahan potensial menganggur. Optimalisasi lahan tidur dianggap sebagai harga mati jika ingin memutus rantai ketergantungan pasokan. Menurutnya, pemerintah telah membuka pintu kolaborasi bagi pihak ketiga maupun masyarakat yang memiliki minat kelola, sehingga keterbatasan anggaran negara tidak lagi menjadi alasan untuk membiarkan lahan tetap non-produktif.
“Kalau lahan tidur ini bisa dimaksimalkan, kita tidak perlu terus bergantung pada pasokan dari luar. Pemkab sudah membuka opsi kerja sama; masyarakat yang punya minat untuk mengelola lahan itu bisa diberi ruang dengan skema tertentu. Ini peluang yang harus dimanfaatkan bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri mengingatkan bahwa strategi pengendalian inflasi tidak boleh hanya bersifat kuratif melalui operasi pasar yang hanya menyentuh permukaan masalah. Diperlukan reformasi struktural yang fokus pada peningkatan kapasitas produksi di hulu. Baginya, kedaulatan pangan adalah fondasi utama yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat dari guncangan ekonomi global maupun nasional.
“Inflasi pangan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi pasar. Harus ada langkah struktural, salah satunya dengan memperkuat produksi kita sendiri. Kedaulatan pangan itu kuncinya di produksi lokal. Kalau kita kuat di situ, harga terkendali dan masyarakat tidak lagi terbebani,” pungkasnya. (Cha/Adv)
