DPRD Berau Perketat Pengawasan APBD, Pastikan Program Pembangunan Tepat Sasaran
Berau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menegaskan komitmennya dalam mengoptimalisasi fungsi pengawasan terhadap realisasi program pembangunan daerah. Langkah strategis ini diambil guna menjamin setiap rupiah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menekankan bahwa pengawasan merupakan pilar fundamental lembaga legislatif dalam mengawal roda pemerintahan. Menurutnya, DPRD berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan program kerja pemerintah daerah tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun harus menyentuh substansi kebutuhan publik secara tepat sasaran.
“Setiap instrumen program yang bersumber dari APBD wajib berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Fungsi kami adalah memastikan seluruh prosesnya berjalan di atas koridor yang telah disepakati,” tegas Sumadi.
Sumadi menilai intensitas pengawasan perlu ditingkatkan, khususnya pada sektor-sektor krusial yang berdampak langsung terhadap hajat hidup orang banyak. Fokus utama diarahkan pada akselerasi pembangunan infrastruktur, optimalisasi standar pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Tanpa monitoring yang ketat, terdapat risiko deviasi sasaran atau ketidaktercapaian target pembangunan yang telah diproyeksikan dalam dokumen perencanaan.
Sebagai konsekuensi logis, DPRD juga akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sumadi menyoroti pentingnya profesionalisme instansi teknis dalam mengeksekusi program kerja.
“Kami akan memberikan catatan kritis sekaligus evaluasi terhadap OPD yang dinilai kurang maksimal dalam melakukan serapan anggaran maupun kualitas pengerjaan di lapangan,” imbuhnya.
Menutup keterangannya, Sumadi menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Sinergitas ini merupakan prasyarat mutlak agar agenda pembangunan berjalan efektif, efisien, dan transparan. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola anggaran.
Ke depannya, pengawasan ini diharapkan menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam perencanaan. Dengan manajemen anggaran yang matang, potensi pemborosan dapat ditekan sehingga ruang fiskal daerah benar-benar dialokasikan untuk program yang mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat Berau. (Cha/Adv)
