Belum Ada Dampak Kenaikan Iuran, Anggaran Daerah Masih Terkendali
Tanjung Redeb – Wacana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menuai perhatian di daerah.
Ia menyebut kenaikan iuran diperlukan agar penyelenggara JKN atau BPJS Kesehatan tidak terus mengalami kerugian. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait waktu pemberlakuan maupun besaran kenaikan premi tersebut.
Menanggapi hal itu, Staf Pelayanan BPJS Kesehatan Dinas Kesehatan Berau, Aan Ramlan, memastikan bahwa untuk Kabupaten Berau, program JKN masih berjalan normal dan belum terdampak isu kenaikan iuran.
Aan menjelaskan, dalam skema kepesertaan terdapat empat segmen, dan di Berau pihaknya lebih berfokus pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan melalui anggaran pemerintah daerah (Pemda).
“Untuk PBPU yang dibiayai Pemda, anggaran setiap tahun sudah tersedia. Sementara ini masih cukup dan tidak ada masalah dari Pemda,” ujarnya.
Terkait isu kerugian yang menjadi alasan kenaikan iuran, Aan mengaku belum menerima informasi resmi dari BPJS Kesehatan pusat. Ia menegaskan, sampai saat ini pelayanan dan pembayaran klaim di daerah tetap berjalan seperti biasa.
“Belum ada informasi resmi ke kami soal besaran kenaikan atau dampaknya ke peserta. Program tetap berjalan, tidak ada gangguan pembayaran maupun pelayanan,” jelasnya.
Di sisi lain, ia membenarkan adanya penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh pemerintah pusat. Sekitar 6.600 peserta di Berau dinonaktifkan menyusul kebijakan dari Kementerian Sosial yang melakukan penyesuaian data, terutama bagi peserta yang masuk kategori di atas desil 5 dalam basis data kesejahteraan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menonaktifkan sekitar 4.000 peserta PBI. Dengan demikian, total peserta PBI yang nonaktif di wilayah Berau mencapai kurang lebih 10.000 orang.
Meski demikian, Aan menekankan bahwa untuk peserta yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Berau, sejauh ini tidak ada kendala anggaran.
“Alhamdulillah, untuk bantuan dari Pemda kita masih aman dalam satu tahun ini. Kita sambil menunggu informasi lanjutan dari pusat,” pungkasnya.
Hingga kini, masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait wacana penyesuaian iuran JKN. (Cha)
