DPRD Berau Soroti Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan Investasi Daerah
Berau – Grace Warastuty Langsa anggota DPRD berau, menyampaikan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk secara aktif melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap formulasi kebijakan investasi.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat memiliki urgensi krusial dalam mewujudkan rasa kepemilikan serta mencegah potensi permasalahan sosial yang mungkin timbul di kemudian hari. Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari setiap kebijakan investasi yang diimplementasikan. “Investasi diharapkan mampu memberikan dampak positif, tidak hanya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, melainkan juga terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan menjadi suatu keharusan,” ujarnya. Selain itu, Grace juga mengimbau Pemkab Berau untuk menyusun regulasi yang komprehensif guna mengakomodasi seluruh aspek terkait investasi, mulai dari kemudahan bagi investor hingga dampak positif bagi masyarakat. “Investor memerlukan kebijakan yang memberikan kemudahan. Selain itu, regulasi yang memastikan adanya transfer teknologi, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga lokal juga menjadi hal yang esensial,” jelasnya.
Grace menekankan pentingnya Pemkab Berau untuk lebih terbuka dan proaktif dalam upaya menarik minat investor guna mendukung pembangunan daerah. Keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci utama dalam menarik investor. “Kita harus menyadari bahwa iklim investasi saat ini sangat kompetitif. Banyak daerah lain yang juga berupaya menarik investor,” terangnya.
“Investor membutuhkan kepastian, dan hal tersebut hanya dapat terwujud apabila Pemkab Berau berkomitmen untuk transparan dalam berbagai aspek, terutama dalam hal regulasi dan prosedur investasi,” sambungnya.
Ditambahkannya, Kabupaten Berau memiliki sektor-sektor potensial yang mampu menarik investor, seperti sektor pariwisata, pertambangan, dan kelautan. Namun, diperlukan kerangka kebijakan yang mendukung dan memberikan kemudahan bagi investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Hal ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan perizinan, perpajakan, serta dukungan yang dapat diberikan oleh Pemkab.
Ketika investor merasakan tidak adanya hambatan yang signifikan, mereka akan lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah kita,” tandasnya. (Adv/ms)
