DPRD Berau Dukung Bapenda Terapkan TMD Optimalisasi PAD
Berau – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau telah menegaskan dukungan mutlak terhadap langkah strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan teknologi terintegrasi dan kolaborasi lintas lembaga.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyampaikan apresiasi tertinggi atas inovasi Bapenda yang mengimplementasikan Transaction Monitoring Device (TMD) pada sejumlah wajib pajak di sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi subsektor perhotelan, restoran, dan hiburan. Langkah ini dipandang sebagai terobosan kebijakan revolusioner, mengingat penggunaan TMD mampu menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pajak secara sistematis. “Kami selaku Komisi II DPRD Kabupaten Berau memberikan dukungan sepenuhnya terhadap strategi Bapenda,” tegas Sutami.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan solusi konsekuensial terhadap tantangan fiskal daerah, terutama pasca penurunan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini yang diperkirakan berlanjut hingga 2026. “Dengan menurunnya TKD, optimalisasi PAD telah menjadi keniscayaan. Langkah Bapenda ini sangat tepat sasaran dan visioner,” tambahnya.
Selain inovasi teknologi, Bapenda juga menjalin sinergi dengan Bankaltimtara dan Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri) untuk penyediaan perangkat TMD. Kolaborasi ini efisien karena menghemat anggaran pengadaan perangkat, sehingga dana tersisa dapat dialihkan ke program pembangunan prioritas. Lebih lanjut, pemasangan TMD memiliki landasan hukum kuat dalam Peraturan Bupati Berau. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pemantauan, prosedur pelaporan, dan sanksi bagi wajib pajak tidak patuh, memastikan pengawasan lebih terstruktur dan terukur.
Melalui penerapan TMD dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan kepatuhan wajib pajak meningkat, kebocoran pajak terkurangi, dan penerimaan PAD lebih optimal. “Kami yakin strategi ini dapat menjadi model pelaksanaan nasional dalam modernisasi sistem pengelolaan pendapatan daerah,” pungkas Sutami. (adv/ms)
