Aksi Depan DPR RI, Masyarakat Mangkupadi Layangkan Tuntutan

TANJUNG SELOR – Sejumlah warga Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berkumpul di depan gedung DPR RI di Jakarta pada peringatan Hari Tani Nasional. Aksi ini menjadi simbol keresahan warga terhadap berlarut-larutnya konflik agraria di wilayah mereka. Desa Mangkupadi, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), menjadi saksi bisu dari berbagai masalah, termasuk perampasan lahan masyarakat, pencemaran laut, serta penabrakan bagan nelayan yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Allex, seorang warga Desa Mangkupadi yang tinggal di Kampung Baru, menjelaskan bahwa ini bukan kali pertama warga melakukan aksi protes. Sebelumnya, masyarakat sudah mencoba mengadu ke DPRD Kabupaten Bulungan, namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil. 

“Kami datang ke Jakarta untuk menyampaikan masalah kami, karena DPRD di daerah sudah seperti mati. Tidak ada yang memperjuangkan nasib kami di sana, makanya kami langsung ke sini,” ujarnya

Warga Desa Mangkupadi, melalui aksi ini, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan instansi terkait. Penyelesaian Konflik Lahan. Warga meminta DPR RI dan Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat Mangkupadi dan proyek KIHI. Evaluasi dan Pencabutan HGU. Warga mendesak Menteri ATR/BPN untuk mengevaluasi dan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) yang dianggap sewenang-wenang di Kalimantan Utara. Perlindungan Masyarakat di Tengah Industri.  Warga meminta kepastian dan jaminan kelangsungan hidup masyarakat yang hidup di tengah proyek industri yang mereka sebut sebagai “industri kotor.”

“Kami juga minta evaluasi Proyek PSN di Kaltara. Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Utara dinilai tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Mereka menuntut evaluasi terhadap proyek tersebut,” bebernya.

Allex juga menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN, segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga terkait lahan mereka. 

“Kami harap pemerintah bisa menghentikan operasi penggusuran yang dilakukan oleh perusahaan di lahan masyarakat yang belum dibebaskan. Masa, industri yang katanya terbesar di dunia malah merampas lahan rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Aksi ini bukan hanya sekedar bentuk protes, melainkan jeritan masyarakat yang merasa diabaikan oleh pemerintah daerah maupun perusahaan yang terlibat. Dengan datang langsung ke Jakarta, mereka berharap dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Mereka menginginkan penyelesaian yang adil bagi konflik lahan yang mengancam masa depan kehidupan mereka di tengah bayang-bayang industri besar.

Peringatan Hari Tani ini menjadi momen penting bagi masyarakat Mangkupadi untuk menuntut keadilan, tidak hanya bagi diri mereka, tetapi juga bagi semua masyarakat yang terdampak proyek-proyek industri di daerah mereka. (LN)

<

>