Turtle Traffic Jadi Pertimbangan Utama, DPUPR Berau Tunda Pembangunan Pengaman Pantai Maratua
Maratua – Kawasan bawah laut yang dikenal sebagai Turtle Traffic di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, menjadi perhatian utama dalam rencana pembangunan pengaman pantai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau.
Keberadaan lokasi yang menjadi titik berkumpul penyu liar saat air laut surut membuat pemerintah daerah memilih berhati-hati sebelum memulai pekerjaan fisik.
Meski telah mengantongi izin dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), DPUPR Berau belum akan memulai pembangunan pengamanan pantai sepanjang 400 meter tersebut sebelum seluruh persyaratan lingkungan dan kajian teknis rampung.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengatakan aspek lingkungan menjadi prioritas agar pembangunan tidak berdampak pada ekosistem pesisir, khususnya habitat penyu yang menjadi daya tarik wisata Maratua.
“Jangan sampai proyeknya jadi, tapi lingkungan bermasalah. Kalau kita mengubah bibir pantai tanpa perhitungan dan kajian yang jelas, dampaknya bisa jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Hendra, kawasan Turtle Traffic merupakan salah satu lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul penyu saat air laut surut. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah mempertimbangkan desain maupun metode konstruksi agar tidak mengganggu habitat satwa dilindungi tersebut.
“Kalau surut, penyu-penyu berkumpul di situ. Jangan sampai aktivitas atau bangunan yang kita buat justru mengganggu kehidupan mereka. Kalau penyunya pergi gara-gara itu, siapa yang bisa mengembalikan lagi?” tegasnya.
Ia menjelaskan, secara teknis pembangunan pengaman pantai dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Namun, target itu tidak akan dipaksakan apabila proses perizinan lingkungan belum selesai.
“Paling setahun kita usahakan selesai. Tapi kalau fisik dan izinnya dipaksa selesai semua di 2027, berat. Jangan terburu-buru, takutnya banyak masalah,” katanya.
Selain itu, Hendra menegaskan penanganan abrasi di Berau tidak bisa menggunakan satu desain yang sama di setiap wilayah. Karakteristik perairan Maratua, Derawan, maupun pesisir daratan memiliki kondisi berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan.
“Pengamanan pantai itu tidak bisa template. Yang di Derawan beda, Maratua beda. Keuangan daerah terbatas, jadi kita fokus ke wilayah yang kira-kira belum ditangani pemerintah pusat atau provinsi,” jelasnya.
Menurutnya, abrasi di Maratua telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan penanganan. Meski demikian, upaya tersebut harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap kawasan Turtle Traffic yang menjadi habitat penting penyu di wilayah tersebut.
“Masalah di Maratua ini sudah lama, makanya ini yang kita kejar,” pungkasnya.(Cha)
