DPRD Dorong BUMK Jadi Tulang Punggung Kemandirian Kampung di Berau
Tanjung Redeb – Status kampung “berkembang” di Kabupaten Berau dinilai sudah tidak lagi relevan di tengah melimpahnya potensi sumber daya alam (SDA). Anggota DPRD Berau, Rudi Mangunsong, secara tegas mendesak pemerintah kampung untuk melakukan lompatan besar menjadi kampung mandiri dan maju.
Menurut Rudi, transformasi ini menuntut pembenahan mendasar di berbagai sektor, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, aksesibilitas, hingga penguatan tata kelola ekonomi dan pemerintahan kampung.
Untuk mempercepat proses “naik kelas” tersebut, Rudi meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau agar tidak jenuh memberikan pendampingan intensif kepada aparat desa. Mengingat regulasi yang dinamis, pembekalan berkelanjutan dianggap krusial untuk menjaga akuntabilitas administrasi.
”Pembekalan dan pendampingan harus rutin. Perangkat kampung harus melek aturan terbaru, karena administrasi yang benar adalah fondasi bagi tata kelola kampung yang sehat,” tegas Rudi.
Rudi menekankan bahwa potensi SDA di Berau seharusnya cukup untuk menopang pembangunan kampung secara mandiri. Ia mendorong agar kampung-kampung tidak lagi selalu berpangku tangan pada anggaran pemerintah daerah (APBD).
”Dalam Musrenbang, kami sudah tekankan: kampung yang sudah maju harus mampu membiayai pembangunan di wilayahnya sendiri. Caranya, perkuat Badan Usaha Milik Kampung (BUMK),” ujarnya.
Penguatan BUMK dipandang sebagai solusi strategis untuk menyiasati keterbatasan APBD. Dengan BUMK yang produktif, kebutuhan infrastruktur dasar yang tidak tercover oleh bantuan pemerintah bisa dibiayai secara swadaya oleh kampung.
Sebagai penutup, Rudi mengajak seluruh kepala kampung untuk membangun komunikasi dua arah yang aktif dengan DPMK Berau. Ia menekankan bahwa koordinasi adalah senjata utama dalam memecahkan kendala lapangan, selama tetap berada di koridor hukum yang berlaku.
”Intinya, jangan ragu untuk berkoordinasi jika ada kendala. Selama tujuannya adalah perbaikan dan tidak melanggar aturan, kami di DPRD pasti mendukung penuh upaya kemandirian kampung,” tutupnya. (Cha/Adv)
