banner dprd berau

DPRD Berau Desak Tindakan Tegas atas Penyalahgunaan Anggaran Kampung, Minta Pemkab Tingkatkan Pengawasan

Berau – Penyalahgunaan anggaran di tingkat kampung kembali mencoreng Kabupaten Berau, dengan kasus terbaru yang melibatkan Sekretaris Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan. Kejadian ini memicu reaksi keras dari Anggota DPRD Berau, Hj. Saga, yang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk bertindak tegas dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di tingkat kampung.

Hj. Saga mengungkapkan keprihatinannya atas berulangnya kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat kampung. Ia menekankan perlunya langkah-langkah preventif yang lebih efektif, salah satunya dengan menempatkan petugas khusus yang bertugas mendampingi dan mengawasi aparat kampung dalam mengelola keuangan. “Kita sangat menyayangkan terjadinya tipikor ini. Oleh karena itu, saya meminta agar ada petugas khusus yang disiapkan untuk mendampingi dan mengawasi aparat kampung dalam mengelola keuangan kampung,” tegasnya.

Baca Juga  Dinas Perikanan Berau Pastikan Kuota Solar Nelayan, Distribusi Tergantung Ketersediaan SPBU

Menurut Hj. Saga, pengelolaan anggaran kampung yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala kampung, melainkan seluruh aparat kampung. Oleh karena itu, seluruh aparat kampung harus memiliki keterampilan teknis dan pemahaman yang memadai terkait pengelolaan keuangan. “Pengelolaan keuangan ini tidak gampang dan tidak semua aparat kampung bisa mengelolanya dengan baik. Sehingga perlu ada pendamping teknis,” imbuhnya.

Baca Juga  Bupati Ajak Masyarakat Mulai Memilah Jenis Sampah

Hj. Saga menilai bahwa selama ini pendampingan dan pengawasan terhadap aparat kampung dalam mengelola anggaran belum berjalan maksimal. Padahal, pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan perlu ada agar aparat kampung bisa memahami regulasi dan tata cara pengelolaan keuangan kampung dengan benar,” tandasnya.

Baca Juga  Rencana WFH ASN, Ketua DPRD Berau: Pelayanan Masyarakat Bisa Terganggu

Dengan adanya pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif, diharapkan kasus penyalahgunaan anggaran di tingkat kampung dapat diminimalisir, dan anggaran dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. (Adv/ms)