Kebijakan WFH Disorot, DPRD Berau Minta Pelayanan Tetap Maksimal
Tanjung Redeb – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menanggapi kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan berlangsung satu kali dalam sepekan, khususnya pada Jumat.
Menurut Sumadi, kebijakan tersebut pada prinsipnya dapat diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya stabil. Namun, ia menegaskan bahwa penerapan WFH harus dilakukan secara selektif dan tidak diberlakukan untuk semua sektor.
“Kalau terkait WFH, kita sepakat untuk pegawai negeri, terutama di pemerintahan. Tapi harus tetap ada yang piket untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menilai, sistem kerja fleksibel seperti WFH masih memungkinkan diterapkan bagi ASN di sektor pelayanan administratif, dengan catatan pengawasan dilakukan secara ketat agar kinerja tetap optimal.
Namun demikian, Sumadi dengan tegas menolak jika kebijakan tersebut diberlakukan bagi tenaga pendidik. Ia menilai, proses belajar mengajar tidak akan berjalan maksimal apabila dilakukan dari rumah.
“Untuk guru dan tenaga pengajar jangan ada WFA. Karena kita sudah merasakan selama ini, pembelajaran dari rumah kurang maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa efektivitas kebijakan WFH bergantung pada kedisiplinan dan sistem pengawasan yang diterapkan. Tanpa kontrol yang baik, dikhawatirkan kebijakan ini justru berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Untuk ASN mungkin bisa dilakukan, tapi harus dengan pengawasan yang ketat,” pungkasnya. (Cha/ADV)
