Lahan Subur Terbengkalai, Petani Berau Harus Jadi Produsen
Berau – Isu kerawanan pangan mulai menghantui beberapa wilayah di Kabupaten Berau, sebuah kondisi yang disinyalir kuat akibat merosotnya minat petani lokal dalam membudidayakan komoditas padi. Situasi ini dinilai mendesak dan menuntut tindakan cepat, sistematis, dan terarah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi ketahanan pangan. Kondisi ini menjadi ironi mengingat Berau memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan subur.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menyoroti serius persoalan tersebut. Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis akar masalah yang menyebabkan kerawanan pangan terjadi di kampung-kampung. Padahal, beberapa wilayah tersebut sejatinya memiliki potensi lahan pertanian yang menjanjikan untuk pengembangan padi atau komoditas pangan pokok lainnya.
Arman Nofriansyah menekankan bahwa kerawanan pangan tidak akan teratasi hanya dengan bantuan sesaat. Harus ada solusi struktural. Apabila masalah utama terletak pada minimnya animo masyarakat untuk bercocok tanam, beliau menekankan pentingnya peran aktif OPD terkait. Mereka harus lebih gencar menyelenggarakan edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang intensif kepada warga, mengubah pandangan petani agar komoditas pangan kembali dianggap sebagai profesi yang menjanjikan.
“Selain itu, hal yang perlu dilakukan OPD terkait hendaknya membuat terobosan berupa program ketahanan pangan dengan lebih inovatif dan cermat,” tegas Arman Nofriansyah. Program ini bisa berupa insentif, subsidi alat pertanian modern, atau pengembangan sistem irigasi yang memadai.
Ia menambahkan, setiap program yang diluncurkan tidak boleh hanya berorientasi pada solusi jangka pendek, namun harus dirancang untuk ketahanan pangan jangka panjang yang berkelanjutan. Program harus benar-benar menyentuh kebutuhan dan memotivasi petani kembali ke sawah.
“Jika program itu sudah terealisasi, namun tetap terjadi rawan pangan, berarti harus dievaluasi apakah program yang ada sudah berjalan maksimal atau belum,” jelasnya, menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengukuran kinerja program di lapangan. Evaluasi ini harus jujur dan transparan untuk mencari titik lemah kebijakan.
Arman Nofriansyah mengungkapkan keheranannya terhadap fakta bahwa beberapa kampung yang lahan pertaniannya subur justru tergolong rawan pangan. Ia mengajak semua pihak, terutama OPD teknis, untuk bersinergi dan mengubah mentalitas masyarakat. “Kenapa hal itu terjadi, ini PR bagi kita bersama, khususnya OPD terkait. Mari kita bersinergi menghidupkan kembali semangat masyarakat, agar ikut serta memproduksi komoditi pokok yang dikonsumsi, bukan hanya sebagai pembeli saja,” pungkasnya, mendorong kemandirian pangan Berau. (Adv/iam)
