Sinergi Pemerintah dan Swasta: Kunci Atasi Masalah Air Bersih di Berau
Berau – Elita Herlina, Ketua Komisi I DPRD Berau, menyoroti bahwa permasalahan ketersediaan air bersih masih menjadi keluhan utama yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Ia menekankan perlunya penanganan yang serius dan komprehensif dari pemerintah daerah untuk mengatasi isu ini.
Dalam pernyataannya, Elita menjelaskan bahwa sebagian besar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepadanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama ketersediaan air bersih yang hingga saat ini belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.
“Dari hasil penyerapan aspirasi yang kami lakukan, banyak masyarakat yang menyampaikan permintaan terkait penyediaan air bersih. Masih terdapat wilayah-wilayah yang belum memiliki akses terhadap saluran air bersih atau layanan PDAM, padahal air bersih merupakan kebutuhan dasar yang esensial bagi kehidupan sehari-hari,” ungkap Elita.
Menurut Elita, air bersih merupakan kebutuhan fundamental yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penyediaan air bersih harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Elita berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah konkret dan terukur untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih secara efektif dan berkelanjutan. Ia juga mendorong adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, PDAM, dan masyarakat, dalam upaya mencari solusi yang optimal.
“Mengingat urgensi dan dampak yang besar dari permasalahan ini, kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam waktu dekat,” ujarnya.
Elita juga mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia menekankan bahwa partisipasi aktif dari sektor swasta sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika aspirasi masyarakat terkait penyediaan air bersih tidak dapat sepenuhnya diakomodasi melalui APBD, perusahaan dapat berperan aktif melalui dana CSR untuk bersama-sama membangun Bumi Batiwakkal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (Adv/ms)
