Kebijakan Pusat Ancam APBD Berau 2026, Pemkab Bentuk Tim Lobi
Berau – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan akan mengalami pengurangan signifikan dari proyeksi awal sebesar Rp 5,6 triliun.
Potensi pemangkasan ini muncul sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau tengah mengintensifkan upaya lobi ke pemerintah pusat. Langkah strategis ini dinilai krusial mengingat kontribusi signifikan Bumi Batiwakkal, khususnya melalui sektor batubara, terhadap pendapatan negara.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa jika kebijakan pemangkasan anggaran ini terealisasi, APBD Berau pada tahun 2026 hanya akan mencapai sekitar Rp 2,6 triliun. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat laju pembangunan di daerah. “Kami akan secara aktif melakukan lobi anggaran ke pemerintah pusat. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dibentuk untuk mengawal proses lobi serta memonitor perkembangan kebijakan pemerintah pusat,” jelas Muhammad Said.
Beliau menambahkan, “Tim ini juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya lobi ini. Kami sangat berharap kebijakan pemangkasan tersebut tidak diterapkan di Kabupaten Berau.” Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, telah menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan pemangkasan anggaran ini akan berdampak luas terhadap program-program prioritas pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak dapat berdiam diri. “Dampak kebijakan ini sangat luas, kami akan menghadapi kesulitan dalam mengakselerasi pembangunan,” ungkap Bupati Sri Juniarsih.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa dari proyeksi anggaran Rp 2,6 triliun, sebagian besar sudah dialokasikan untuk belanja tetap, seperti pembayaran jasa sekitar 8.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai Rp 1,3 triliun per tahun. “Dengan demikian, hanya sekitar setengah dari proyeksi anggaran yang berpotensi untuk dikelola oleh pemerintah daerah pada tahun depan. Oleh karena itu, kami akan berjuang bersama gubernur untuk memperjuangkan hal ini,” pungkasnya. (*/)
