Rumah Tak Layak Huni Jadi Perhatian, Berau Dorong Bantuan Perumahan dari Pusat
TANJUNG REDEB – Upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Kabupaten Berau terus didorong. Luasnya wilayah serta kebutuhan pembenahan kawasan permukiman menjadi tantangan yang memerlukan dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Berau kini berupaya memperluas penanganan sektor perumahan, baik melalui pembangunan hunian baru maupun peningkatan kualitas rumah masyarakat yang sudah ada.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat agar program perumahan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Penyediaan hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus kita penuhi. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar penanganannya bisa lebih luas dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan rumah baru bukan satu-satunya kebutuhan yang harus diperhatikan. Perbaikan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memperkuat dukungan tersebut, Pemkab Berau telah menyampaikan kebutuhan pembangunan perumahan daerah kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, di Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2026).
Dalam agenda itu, Sri Juniarsih didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berau, Mulyadi. Sejumlah kebutuhan daerah di sektor perumahan disampaikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat.
Sri Juniarsih berharap dukungan yang diperoleh nantinya dapat mempercepat penanganan kebutuhan hunian masyarakat, terutama bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
“Harapan kita tentunya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa mendapatkan perhatian dan dukungan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Kabupaten Berau,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar kebutuhan perumahan di Berau dapat terakomodasi dalam program pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah akan terus membuka ruang kolaborasi. Yang terpenting, program perumahan ini harus memberi manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Cha)
