Korban PHK Berau Berpeluang Kantongi Dua Sertifikat Kompetensi
Tanjung Redeb – Kementerian Ketenagakerjaan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda memberikan dukungan bagi pencari kerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program pelatihan upskilling maupun reskilling
“Tidak hanya itu, pelatihan juga akan kami maksimalkan bagi kawan-kawan kita yang disabalilitas,” Ujar Eka Cahyana Adi, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Kamis, (6/8/2026).
Disampaikannya bahwa, GEDI (Gender, Equality, Disability, and Inclusive) berfokus pada integritas kesetaraan gender dan prinsip inklusi bagi semua pekerja di dunia kerja dengan tujuan melakukan penghapusan diskriminasi dan memastikan hak yang sama bagi setiap pekerja.
“Jadi tenaga kerja yang lulusan SMA itu bisa mengikuti pelatihan vokasi nasional juga di Balai Pelatihan Samarinda,” katanya.
Ia menyebut, pelatihan yang dilaksanakan ada dua, yakni Institusional dan Noninstitusional. Institusional merupakan pelatihan yang dilaksanakan di BPVP Samarinda. Sedangkan Noninstitusional itu dapat dilaksanakan di lokasi tertentu, termasuk di Kabupaten Berau.
Menurutnya, jika ada permintaan dari perusahaan maupun komunitas seperti Jurnalis, Public Speaking, dan lain sebagainya, bisa diusulkan melalui proposal di Kementerian Ketenagakerjaan dan dapat di akses melalui link proposal.kemnaker.go.id.
“Disitu nanti para komunitas, kemudian yang terdampak PHK, kemudian praktisi-praktisi atau startup-startup UMKM yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang kewirausahaan itu bisa kita buatkan pelatihan vokasionalnya,” ucapnya.
Pelatihan yang akan di pegang oleh pencari kerja pun memiliki dua sertifikat yakni, sertifikat pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
“Jadi akan didata dulu masyarakat-masyarakat yang ingin mengembangkan kompetensinya. Kemudian kita lakukan tes wawancara dan tertulis. Setelah itu kita laksanakan penyelenggaraan pelatihannya. Nanti tergantung tempatnya, mau di balai desa boleh, mau di perkantoran boleh, atau di SMK-SMK yang memiliki laboratorium maupun memiliki workshop, atau di kampus-kampus,” pungkasnya.(Cha)
