Terbelenggu Aturan, DPRD Berau Dorong Diskan Cari Terobosan Demi Nasib Nelayan Lokal

Berau – Aspirasi nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Berau kini menemui jalan buntu akibat benturan regulasi yang memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan alat tangkap. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam, mengingat bantuan sarana prasarana seperti kapal, mesin, hingga jaring merupakan urat nadi bagi stabilitas ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari hasil laut demi menyambung napas keluarga mereka setiap harinya.

​Anggota DPRD Berau, Liliansyah, melontarkan kritik tajam terhadap stagnasi ini. Ia menilai Dinas Perikanan (Diskan) tidak boleh sekadar pasrah pada aturan yang membatasi kewenangan kabupaten hanya pada bidang pelatihan. Menurutnya, saat ini terjadi ketimpangan kebijakan di mana nelayan merasa dianaktirikan dibandingkan sektor lainnya karena sulitnya mendapatkan bantuan fisik dari pemerintah daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan ekonomi rakyat.

​”Masalahnya, pengadaan alat tangkap baik itu kapal, mesin, jaring, dan sebagainya tidak boleh lagi di tingkat kabupaten. Dinas Perikanan bilang pengadaan tidak bisa, pelatihan masih bisa. Tapi nelayan kita sudah ahli menangkap ikan, jadi pelatihan sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan,” ungkap Liliansyah.

​Kesenjangan ini membuat para nelayan lokal di wilayah pesisir mulai mengeluhkan lambatnya respons pemerintah. Liliansyah mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan koordinasi lintas sektoral guna menemukan celah legalitas agar kebutuhan alat produksi tetap bisa tersalurkan. Ia menekankan bahwa keahlian nelayan akan sia-sia jika tidak didukung oleh perangkat kerja yang memadai dan modern untuk bersaing di lautan luas.

​Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berjalan tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan kebutuhan dasar rakyat kecil. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun skala prioritas yang lebih tajam dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar terjebak dalam urusan birokrasi yang kaku dan menghambat kemajuan sektor perikanan daerah.

​”Ini perlu diperhatikan meskipun saat ini ada efisiensi. Pemerintah harus ingat bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kebutuhan masyarakat, melainkan memprioritaskannya,” tutupnya. (Cha/Adv)