banner dprd berau

DPRD Berau Tekankan Reposisi Strategi Penanganan Stunting: Fokus pada Akar Masalah dan Data Riil

Berau – Akselerasi penurunan angka stunting di Kabupaten Berau kini memerlukan reposisi strategi yang lebih fundamental. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menilai, instrumen penanganan yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) perlu dipertajam agar mampu menyentuh akar persoalan secara lebih presisi.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Sri Yulianawati Ningsih, menegaskan bahwa penuntasan masalah stunting tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan yang bersifat generik atau seragam. Menurutnya, heterogenitas karakteristik wilayah di Bumi Batiwakkal menuntut adanya skema penanganan yang spesifik dan berbasis pada data riil di lapangan.

Baca Juga  DPRD Berau Dorong Peran Aktif Warga Awasi Aset Wisata Mangkrak

Sri Yulianawati membedah bahwa stunting merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai variabel, melampaui isu pemenuhan gizi semata. Ia mengidentifikasi adanya korelasi kuat antara aspek sosiologis dan infrastruktur dasar dalam memicu angka stunting.

“Stunting bukan sekadar persoalan asupan gizi. Fenomena ini berkelindan erat dengan pola asuh keluarga, kualitas sanitasi lingkungan, hingga tingkat literasi gizi sejak dini. Intervensi kesehatan tidak akan memberikan dampak permanen jika tidak dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat secara masif,” tegasnya.

Baca Juga  Kebijakan WFH Disorot, DPRD Berau Minta Pelayanan Tetap Maksimal

Dalam keterangannya, politisi ini mendorong Pemda untuk segera melakukan lompatan inovasi, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pemantauan tumbuh kembang anak secara digital diyakini mampu memberikan data yang lebih akurat dan terukur, sehingga intervensi medis maupun sosial dapat dilakukan secara cepat terhadap balita yang terindikasi berisiko.

Menutup pernyataannya, Sri Yulianawati menekankan pentingnya evaluasi berkala yang transparan untuk memastikan setiap program memberikan output nyata, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

Baca Juga  DPRD Berau Dorong Penyediaan APAR di Tingkat RT untuk Mitigasi Kebakaran

“Kami tidak menginginkan penanganan stunting terjebak dalam rutinitas seremonial. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan inovasi konkret yang berdampak langsung. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kualitas generasi masa depan Kabupaten Berau,” tutupnya. (Cha/Adv)