Proyek Embung Maratua Belum Optimal, DPRD Desak Evaluasi Menyeluruh
Tanjung Redeb – Pembangunan Embung Maratua di Kabupaten Berau, yang didesain untuk mengatasi krisis air bersih dengan menampung air hujan dan limpasan bandara, saat ini masih belum fungsional dan terhenti. Proyek yang dimulai pada 2024 ini membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp15-16 miliar untuk perbaikan dan penyelesaian agar bisa digunakan.
Komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan air bersih di wilayah kepulauan dipertanyakan dalam forum Musrenbang. Komisi III DPRD Berau, H. Saga, menyoroti progres pembangunan embung di Pulau Maratua yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan embung sejak awal digagas sebagai solusi jangka panjang persoalan air bersih di wilayah kepulauan. Namun dalam perjalanannya, proyek tersebut dinilai belum tuntas dan belum optimal dalam mendukung kebutuhan warga.
“Embung di Maratua itu niatnya sangat baik, supaya masyarakat bisa menikmati air bersih. Tapi sampai hari ini belum benar-benar tuntas,” ujarnya.
Saga menilai persoalan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya. Ia khawatir apabila proyek strategis seperti embung tidak segera disempurnakan, masyarakat akan terus menghadapi kesulitan akses air, terutama saat musim kemarau.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada tahap pembangunan fisik, tetapi memastikan sistem distribusi dan pengelolaan air benar-benar berjalan. Menurutnya, jangan sampai anggaran yang telah dikucurkan bernilai miliaran rupiah justru tidak memberikan dampak maksimal bagi warga.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kajian teknis yang matang sebelum proyek dilanjutkan atau dikembangkan. Evaluasi dinilai perlu agar pemerintah mengetahui letak kendala, baik dari sisi perencanaan, teknis pelaksanaan, maupun koordinasi antarinstansi.
Dalam kesempatan itu, Saga juga mengingatkan agar setiap program prioritas yang telah disepakati benar-benar dikawal hingga tuntas dalam penganggaran. Ia tidak ingin proyek infrastruktur, termasuk embung, berjalan setengah-setengah akibat pola penganggaran yang terputus.
“Kalau memang ini kebutuhan masyarakat, harus dituntaskan. Jangan sampai puluhan miliar sudah dikeluarkan, tapi masyarakat belum bisa menikmati hasilnya,” tegasnya.
Ia berharap hasil forum ini menjadi momentum untuk memastikan proyek embung di Maratua dievaluasi secara serius, sehingga persoalan air bersih di kawasan kepulauan dapat segera teratasi secara berkelanjutan. (Cha/ADV)
