Terpuruk Akibat Birokrasi Perizinan Galian C, Ratusan Sopir Truk Menganggur
Berau – Sektor logistik dan angkutan material di Kabupaten Berau tengah lesu. Akibat birokrasi perizinan Galian C yang dinilai berbelit-belit, ratusan sopir truk kini terpaksa menganggur dan kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Beberapa truk yang biasanya aktif setiap hari kini hanya terparkir di lokasi penampungan material, bahkan sebagian mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan akibat tidak ada dana untuk pemeliharaan. Kondisi ini juga berdampak pada pemilik truk yang harus tetap membayar cicilan kendaraan meskipun tidak menghasilkan pendapatan sama sekali.
Masalah ini mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Gunung Tabur. Anggota DPRD Berau, Agus Uriansyah, menyoroti dampak nyata dari aturan perizinan yang kini harus mendapatkan restu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Menurut informasi yang diterimanya, proses perizinan yang sebelumnya bisa diselesaikan dalam beberapa minggu kini membutuhkan waktu hingga beberapa bulan dengan persyaratan yang jauh lebih rumit.
Agus mengungkapkan, setidaknya ada 200 sopir truk yang terdampak langsung. Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan dokumen di atas meja, melainkan sudah menyentuh urusan perut masyarakat kecil. Banyak pengusaha galian lokal yang terpaksa menghentikan operasional karena tidak bisa menunggu proses izin yang terlalu lama, sehingga tidak ada material yang perlu diangkut dan aktivitas rantai pasokan barang di wilayah tersebut menjadi terhambat.
“Ini pemerintah daerah harus bantu. Mereka (sopir) tidak bekerja, lalu bagaimana mereka melangsungkan hidup ke depan? Jadi tolong, ini jangan dipersulit,” tegasnya.
Peralihan kewenangan perizinan ke tingkat provinsi (Pemprov Kaltim) dianggap menjadi batu sandungan bagi para pengusaha galian lokal, yang secara otomatis memutus rantai ekonomi para sopir truk. Selain itu, untuk mengurus izin galian C juga rumit, Hal ini membuat usaha yang sudah berjalan menjadi berhenti dan berakibat gulung tikar.
“Kita perlu segera membahas ini dengan pihak eksekutif agar bisa dikomunikasikan segera dengan pihak provinsi,” tambahnya. (Cha/adv)
