DPRD Berau Minta Perusahaan Publikasikan Data CSR Secara Terbuka
Gunung Tabur – Transparansi terkait alokasi anggaran serta jenis kegiatan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh seluruh perusahaan di Kabupaten Berau dinilai masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Kondisi ini terlihat jelas dari banyaknya perusahaan yang belum mau mengumumkan secara terbuka besaran anggaran yang dikeluarkan serta rincian setiap aktivitas CSR yang dilaksanakan di wilayah Berau.
“Program CSR hingga saat ini masih sering disembunyikan dari publik. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, informasi ini wajib diumumkan secara terbuka agar dapat diawasi secara bersama,” ujar Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto pada acara Musrenbang Kecamatan Gunung Tabur.
Menurutnya, keterbukaan data anggaran dan kegiatan CSR sangat penting agar masyarakat dapat memastikan bahwa setiap program dan aktivitas yang dilakukan benar-benar merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, bukan hanya bentuk kampanye atau promosi semata. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi wilayah dan masyarakat sekitar lokasi operasional perusahaan.
“Informasi tersebut harus dipublikasikan secara jelas agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui detailnya. Jangan sampai hanya dijalankan secara tersembunyi tanpa diketahui khalayak luas, karena hal ini dapat menimbulkan keraguan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” jelasnya.
“Jika tidak memungkinkan untuk menyebarkan langsung ke semua warga melalui saluran tertentu, paling tidak harus disampaikan melalui media massa sebagai sarana informasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum,” tambahnya.
Saat ini, Kabupaten Berau menjadi tempat beroperasi bagi sejumlah besar perusahaan yang memiliki berbagai jenis program CSR, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Namun, implementasi dan tingkat transparansi yang masih belum maksimal membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Berau, elemen masyarakat, dan juga DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Kami akan segera meminta Komisi II DPRD Berau untuk mengundang para pihak perusahaan terkait agar dapat membuka data anggaran serta rincian kegiatan CSR yang mereka jalankan dalam waktu dekat. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan Kabupaten Berau,” tegasnya. (Cha/Adv)
