Retribusi Pariwisata Berau 2025 Lampaui Target Seratus Persen
Berau – Sektor pariwisata Kabupaten Berau menunjukkan performa gemilang sepanjang tahun anggaran 2025. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, realisasi retribusi dari sektor ini mencatatkan tren positif dengan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari target sebesar Rp521.000.000, kontribusi retribusi pariwisata secara mengejutkan menyentuh angka Rp578.125.000, atau mengalami pertumbuhan signifikan mencapai 110,96 persen.
Kepala Bidang Bina Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Berau, Nurjatiah, menjelaskan bahwa pencapaian melampaui target tersebut sebenarnya baru bersumber dari segelintir objek wisata. Dari belasan destinasi yang ada, baru empat titik yang memberikan kontribusi nyata terhadap kas daerah.
“Ada 14 objek wisata yang sebenarnya kita harapkan dapat berkontribusi, tapi baru 4 itu yang berkontribusi,” ungkap Nurjatiah.
Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi dari awal Januari hingga akhir Desember 2025, Labuan Cermin tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan angka mencapai Rp276.525.000. Posisi selanjutnya ditempati oleh objek wisata Air Panas Pemapak Bapinang dengan raihan Rp266.655.000. Sementara itu, dua destinasi sejarah yakni Museum Batiwakkal Gunung Tabur menyumbang Rp23.780.000 dan Keraton Sambaliung sebesar Rp11.165.000.
Meski persentase capaian melampaui target, Nurjatiah mengakui bahwa secara nominal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih tergolong minim. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya penarikan retribusi di 10 destinasi lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah mulai melakukan ekspansi pada tahun 2026 ini.
“Tahun ini kita tambah lagi Kios Souvenir dan Kuliner di Tanjung Batu. Insyaallah bulan depan (Februari) kita mulai melaksanakan penarikan,” tegasnya.
Selain Tanjung Batu, objek wisata Air Terjun Nyaliman di Biduk-Biduk juga mulai dilirik untuk dikelola secara profesional. Namun, Nurjatiah menekankan pentingnya kesiapan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) pengelola sebelum penarikan retribusi dimulai. Terkait kendala di Pulau Kakaban yang menjadi kewenangan provinsi, pihaknya terus berupaya melakukan lobi agar Pemkab Berau tetap mendapatkan porsi PAD.
“Komunikasinya masih panjang. Kami tetap mematuhi ketentuan bahwa itu kewenangan provinsi, kita tetap menghormati itu,” pungkasnya. (*/)
