DPRD Berau: Proyek Infrastruktur Bermasalah, Pengawasan Harus Ketat
Berau – Anggota DPRD Berau, Suriansyah kembali mengangkat persoalan berbagai proyek infrastruktur yang dianggap memiliki masalah serius. Menurutnya, pembangunan fisik yang tidak dibangun dengan baik dan tidak memenuhi standar akan memberikan dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan.
Ia menyampaikan dengan tegas bahwa setiap proyek yang dibangun sudah secara terperinci termasuk dalam perencanaan jangka panjang dan penganggaran negara yang telah disetujui. Oleh karena itu, ditemukannya masalah pada proyek-proyek tersebut akan secara otomatis menimbulkan kecurigaan terhadap pihak yang melaksanakan proyek, baik itu kontraktor maupun instansi yang bertanggung jawab.
“Kan sudah direncanakan dengan cermat, dianggarkan dengan jumlah yang tepat. Seharusnya tidak boleh ada yang namanya hasil yang tidak baik atau tidak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Salah satu proyek fisik yang secara spesifik dikritiknya adalah pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Tabur. Menurutnya, fasilitas yang dibangun itu tidak terlihat rapi dan teratur seperti yang diharapkan, padahal sudah mendapatkan alokasi anggaran yang tidak sedikit.
“Semestinya semua proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan, tanpa terkecuali, dilaksanakan dengan pengawasan yang sangat ketat dan cermat, supaya hasilnya bisa benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara resmi,” jelasnya lebih lanjut.
Keberhasilan suatu proyek, lanjutnya, tidak boleh hanya diukur dari ketepatan waktu penyelesaian tetapi yang paling terpenting adalah kualitas yang optimal dan sesuai standar.
“Apalagi kalau anggaran yang digelontorkan untuk mendanai sebuah proyek cukup besar. Ternyata saat selesai, hasilnya mengecewakan dan tidak sesuai dengan yang kita bayangkan semula,” terangnya.
Suriansyah dengan tulus berharap semua instansi yang terlibat dalam pembangunan fisik, termasuk proyek jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya, benar-benar mengawasi setiap langkah kinerja kontraktor di lapangan.
“Agar pembangunannya jangan seperti dibiarkan bebas atau lepas tangan sama sekali, sehingga menghindari kerugian bagi negara dan masyarakat,” tandasnya. (Adv/ms)
