banner dprd berau

Anggaran Terbatas, DPRD Berau Minta Program Prioritas Kampung Diutamakan

Berau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, melalui anggotanya Frans Lewi, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memberikan prioritas pada pelaksanaan program-program yang telah diusulkan oleh seluruh kepala kampung dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Desakan ini muncul sebagai respons terhadap isu efisiensi anggaran yang mengakibatkan pemangkasan alokasi anggaran ke seluruh kampung di wilayah Bumi Batiwakkal.

Frans Lewi menyatakan bahwa DPRD Berau memahami kondisi keuangan daerah yang ada, namun ia menekankan pentingnya merealisasikan program-program yang telah diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang. “Kita harus menerima kondisi ini, namun kita juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan program-program prioritas yang telah disepakati,” ujarnya.

Baca Juga  Pemkab Berau Kampanyekan Pola Hidup Sehat Bersama Pelajar

Ia menambahkan bahwa DPRD Berau akan terus bersinergi dengan pihak eksekutif untuk menentukan program-program mana yang harus diprioritaskan. Menurutnya, program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. “Tentu yang menjadi prioritas adalah program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup mereka,” tegasnya.

Baca Juga  Pemkab Berau Diminta Segera Relokasi TPA Bujangga

Frans Lewi berharap agar setidaknya ada satu atau dua usulan program dari setiap kampung yang diajukan dalam Musrenbang dapat direalisasikan. Ia menyadari bahwa dengan adanya keterbatasan anggaran, tidak semua usulan program dapat diakomodir. Namun, ia berharap agar Pemkab Berau dapat memilih program-program yang paling mendesak dan memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat.

Selain program-program prioritas yang diusulkan oleh kepala kampung, DPRD Berau juga akan berupaya menindaklanjuti berbagai usulan program yang disampaikan masyarakat saat kegiatan reses. Frans Lewi menjelaskan bahwa anggota dewan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk reses.

Baca Juga  Kelengkapan Dokumen Hukum Hampir Rampung, MPP Mini Segera Beroperasi

“Anggota dewan tentu memahami kebutuhan-kebutuhan prioritas yang ada di masyarakat, karena hal ini juga terungkap saat reses. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk memperjuangkan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya. (Adv/iam)