Minim Perawatan, DPRD Berau Desak Pemerintah Daerah Tingkatkan Upaya Pelestarian Situs Sejarah
Berau – DPRD Berau menyoroti kondisi situs-situs sejarah yang mengalami kerusakan dan kurangnya perawatan. Perhatian serius ini ditujukan untuk memastikan pelestarian warisan budaya daerah. Situs-situs sejarah seperti Museum Gunung Tabur dan Sambaliung, serta situs-situs lain yang menjadi ikon sejarah Kabupaten Berau, dinilai belum terkelola secara optimal.
Padahal, situs-situs tersebut menyimpan jejak sejarah penting bagi daerah. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyampaikan keprihatinannya atas minimnya perhatian pemerintah terhadap museum-museum tersebut. “Situs-situs sejarah ini merupakan bagian integral dari sejarah Berau. Lebih dari sekadar tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, situs ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi generasi muda. Sangat disayangkan, kondisi saat ini mencerminkan kurangnya keseriusan dalam upaya pelestariannya,” ujarnya.
Dedy menekankan perlunya revitalisasi situs-situs sejarah agar layak menjadi ruang edukasi dan objek wisata sejarah yang menarik. “Jika tidak dirawat dengan baik, identitas budaya kita akan terancam hilang,” tegasnya.
Ia menyoroti kondisi situs sejarah lainnya, seperti makam raja-raja, bangunan peninggalan kolonial, hingga arsip sejarah di berbagai kampung, yang belum terkelola secara optimal. Menurutnya, Kabupaten Berau memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata sejarah sebagai alternatif selain sektor wisata alam dan bahari. Namun, pengelolaan objek-objek warisan sejarah selama ini dinilai masih sebatas formalitas. “Berau memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata sejarah. Dengan adanya dua pusat Kesultanan dan berbagai artefak sejarah, jika dikelola dengan serius, ini dapat menjadi destinasi wisata edukatif yang menarik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
DPRD Berau berkomitmen untuk mendorong penguatan anggaran khusus untuk pemeliharaan dan revitalisasi museum serta situs-situs sejarah di Kabupaten Berau. “Kami akan mendorong agar anggaran revitalisasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Warisan sejarah ini tidak boleh rusak atau hilang hanya karena kelalaian kita,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut peduli dan berperan aktif dalam menjaga warisan budaya daerah. “Pelestarian sejarah adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah,” pungkasnya. (Adv/ms)
