Berau Punya Ratusan Perusahaan Tapi Event Daerah Masih Bergantung Penuh pada APBD
Tanjung Redeb – Memiliki ratusan perusahaan besar rupanya belum menjamin kemandirian anggaran di Bumi Batiwakkal. Hal ini memicu Anggota DPRD Berau, Ratna, untuk mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melakukan studi banding dan belajar dari keberhasilan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dalam mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurut Ratna, Malinau telah membuktikan bahwa sinergi yang kuat dengan pihak swasta mampu meringankan beban fiskal daerah secara signifikan. Salah satu bukti nyatanya adalah kemampuan daerah tetangga tersebut dalam menggelar kegiatan berskala besar tanpa menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Malinau pernah menggelar sebuah event besar dengan nilai anggaran mencapai Rp8 miliar hanya dari CSR perusahaan, tanpa melibatkan dana APBD sama sekali,” ungkap Ratna.
Ratna menyayangkan kondisi di Berau yang secara statistik memiliki jumlah perusahaan jauh lebih banyak, namun belum mampu memaksimalkan kontribusi sektor swasta tersebut secara optimal. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), terdapat sedikitnya 236 perusahaan yang terdaftar, belum termasuk perusahaan yang masih dalam proses pendataan.
“Potensi CSR kita sebenarnya luar biasa besar mengingat jumlah perusahaan yang mencapai ratusan. Tapi ironisnya, setiap kali ada event daerah, kita masih seringkali bergantung penuh pada APBD,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengelolaan CSR yang terkoordinasi dengan baik akan berdampak langsung pada akselerasi pembangunan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Ratna mengusulkan agar skema pengelolaan dana sosial ini dibuat lebih transparan dengan menjadikannya bagian dari “batang tubuh” atau struktur pemantauan APBD.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih solid dengan ratusan perusahaan agar kontribusi mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Dengan begitu, setiap rupiah yang keluar dari dana CSR dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik.
“Harapannya Pemkab Berau tidak tinggal diam terhadap masalah CSR yang dikeluhkan selama ini. Jika dikelola dengan baik, kita bisa tahu berapa besar dana CSR yang masuk dan digunakan untuk setiap kegiatan. Ini penting agar kontribusi perusahaan benar-benar berdampak tanpa membebani keuangan daerah,” tegasnya.
Ratna menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa capaian Malinau harus menjadi motivasi bagi Berau untuk membuktikan bahwa kerja sama antara pemerintah dan perusahaan bisa memberikan dampak luar biasa bagi kesejahteraan rakyat. (Cha/Adv)
