Bupati Setujui BTT Rp4,5 Miliar untuk Perkuat Penanganan Karhutla dan Distribusi BBM
Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan dukungan anggaran untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai direalisasikan. Bupati Berau Sri Juniarsih telah menyetujui penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp4,5 miliar guna mendukung operasional penanggulangan bencana sekaligus memperkuat upaya pembenahan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Persetujuan penggunaan anggaran tersebut diberikan sebelum Bupati menjalani masa cuti. Dana itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari penyediaan logistik, bahan bakar operasional, hingga dukungan bagi personel yang bertugas di lapangan.
“Pemkab terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan memastikan seluruh kebutuhan penanganan dapat terpenuhi melalui dukungan anggaran maupun koordinasi lintas instansi,” ujar Sri Juniarsih.
Dari total anggaran yang disiapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau memperoleh alokasi sebesar Rp3 miliar. Sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) mendapatkan dukungan Rp1,5 miliar untuk menunjang operasi pemadaman.
Selain dukungan anggaran, Pemkab Berau juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penguatan penanganan karhutla. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mendorong optimalisasi operasi modifikasi cuaca (OMC) serta penambahan dukungan armada water bombing di wilayah yang terdampak.
Menurut Sri, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting agar penanganan kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
Di sisi lain, perhatian pemerintah daerah juga tertuju pada persoalan distribusi BBM yang beberapa waktu lalu sempat memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemkab Berau terus menjalin komunikasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Bagian Ekonomi Setkab Berau untuk memastikan pasokan BBM tetap tersedia. Pemerintah daerah juga telah mengusulkan penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat.
“Pasokan BBM mulai berangsur normal dan kami terus mengupayakan penambahan kuota agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Sebagai langkah pengawasan, pemerintah bersama pihak terkait juga menyepakati sejumlah upaya pengendalian distribusi BBM. Seluruh SPBU dan Pertashop diminta memasang pemberitahuan mengenai larangan pengetapan, penimbunan, pembelian berulang secara tidak wajar, maupun penyalahgunaan BBM, disertai informasi mengenai sanksi hukum bagi pelanggarnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Berau berharap penanganan karhutla semakin optimal, sementara distribusi BBM dapat berjalan lebih tertib sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. (Adv/Cha)
